Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ICW: Tren vonis tipikor 2017, kerugian besar tapi vonis ringan

ICW: Tren vonis tipikor 2017, kerugian besar tapi vonis ringan Sidang vonis Ratu Atut. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuturkan pada Semester I Tahun 2017 muncul perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan. Persoalan yang muncul setiap tahun ini memunculkan ketidakadilan.

"Ini bisa menimbulkan prasangka bahwa ada main mata terdakwa dengan jaksa kemudian terdakwa dengan hakim," kata Peneliti ICW, Aradila Caesar saat konferensi pers di Kantor Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu(13/8).

Aradila menjelaskan contoh kasus disparitas, yaitu jumlah kerugian negara yang jumlahnya banyak tetapi pidananya berbeda ada yang ringan dan berat. Di samping itu ada dua kasus, dengan jumlah kerugian yang jauh berbeda tetapi pidana kurungan sama.

"Kerugian negara yang jumlahnya sama pidananya berbeda, ada yang dipenjara 5 tahun dan ada yang dipenjara 2 tahun. Selain itu dalam hukuman pokok satu kasus menyebabkan kerugian Rp 50 juta dan satu lagi mencapai Rp 900 juta tetapi hukumannya sama hanya 12 bulan penjara," jelasnya.

Aradila menyatakan hal ini yang menjadi pertanyaan terhadap hakim dan jaksa dalam menentukan pidana tersebut. "Apa indikator yang dipakai oleh hakim dan jaksa dalam menentukan pidana tersebut?" ucapnya.

Aradila menyampaikan disparitas pidana muncul tanpa tiada pedoman perencanaan dari Mahkamah Agung (MA). Permasalahan ini tentu jelas akan memunculkan ketidakadilan.

"MA tidak punya pedoman yang dipakai oleh hakim Tipikor. Atau tipikor tingkat banding untuk menjatuhkan vonis tersebut sehingga vonis-vonis yang dijatuhkan oleh hakim pada Tipikor justru menimbulkan permasalahan disparitas," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
ICW: Kasus Korupsi 2023 Terbanyak dalam 5 Tahun Terakhir
ICW: Kasus Korupsi 2023 Terbanyak dalam 5 Tahun Terakhir

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
ICW Catat Proyek Fiktif Dominasi Modus Korupsi di Indonesia Sepanjang 2023
ICW Catat Proyek Fiktif Dominasi Modus Korupsi di Indonesia Sepanjang 2023

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat proyek fiktif mendominasi dalam modus korupsi pada 2023.

Baca Selengkapnya
ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023

Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan korupsi terbanyak pada 2023 ditemukan di sektor desa.

Baca Selengkapnya
Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton
Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton

Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.

Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Masih Rendah, Didominasi Kasus Suap
Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Masih Rendah, Didominasi Kasus Suap

Indeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.

Baca Selengkapnya
Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah
Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah

Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah

Baca Selengkapnya
PT DKI Sunat Vonis eks Pejabat Pajak Angin Prayitno, KPK: JPU Tak Pernah Terima Memori Banding
PT DKI Sunat Vonis eks Pejabat Pajak Angin Prayitno, KPK: JPU Tak Pernah Terima Memori Banding

Sebelumnya, Angin Prayitno Aji divonis pidana 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan.

Baca Selengkapnya
KY Terima 3.593 Laporan Masyarakat, 42 Hakim Dijatuhi Sanksi
KY Terima 3.593 Laporan Masyarakat, 42 Hakim Dijatuhi Sanksi

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya menerima 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Kejagung Mampu Kembalikan Uang Negara Senilai Rp82 Triliun
DPR Apresiasi Kejagung Mampu Kembalikan Uang Negara Senilai Rp82 Triliun

ICW menyebutkan jumlah uang pengganti yang dituntut jaksa Kejagung lebih besar dibanding KPK.

Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Indonesia Merosot ke Ranking 115 dari 180 Negara
Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Indonesia Merosot ke Ranking 115 dari 180 Negara

Sementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6

Baca Selengkapnya
Terbukti Korupsi BTS Kominfo, Irwan Hermawan Divonis 12 Tahun Penjara
Terbukti Korupsi BTS Kominfo, Irwan Hermawan Divonis 12 Tahun Penjara

Selain pidana pokok, Irwan juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.150.000.000 dalam korupsi BTS 4G.

Baca Selengkapnya