ICW: Tren vonis tipikor 2017, kerugian besar tapi vonis ringan
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuturkan pada Semester I Tahun 2017 muncul perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan. Persoalan yang muncul setiap tahun ini memunculkan ketidakadilan.
"Ini bisa menimbulkan prasangka bahwa ada main mata terdakwa dengan jaksa kemudian terdakwa dengan hakim," kata Peneliti ICW, Aradila Caesar saat konferensi pers di Kantor Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu(13/8).
Aradila menjelaskan contoh kasus disparitas, yaitu jumlah kerugian negara yang jumlahnya banyak tetapi pidananya berbeda ada yang ringan dan berat. Di samping itu ada dua kasus, dengan jumlah kerugian yang jauh berbeda tetapi pidana kurungan sama.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Siapa yang mengalaminya di Indonesia? Riskesdas 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional.
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Kenapa hukum di Indonesia mengecewakan? 'Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan,' kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11).
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
"Kerugian negara yang jumlahnya sama pidananya berbeda, ada yang dipenjara 5 tahun dan ada yang dipenjara 2 tahun. Selain itu dalam hukuman pokok satu kasus menyebabkan kerugian Rp 50 juta dan satu lagi mencapai Rp 900 juta tetapi hukumannya sama hanya 12 bulan penjara," jelasnya.
Aradila menyatakan hal ini yang menjadi pertanyaan terhadap hakim dan jaksa dalam menentukan pidana tersebut. "Apa indikator yang dipakai oleh hakim dan jaksa dalam menentukan pidana tersebut?" ucapnya.
Aradila menyampaikan disparitas pidana muncul tanpa tiada pedoman perencanaan dari Mahkamah Agung (MA). Permasalahan ini tentu jelas akan memunculkan ketidakadilan.
"MA tidak punya pedoman yang dipakai oleh hakim Tipikor. Atau tipikor tingkat banding untuk menjatuhkan vonis tersebut sehingga vonis-vonis yang dijatuhkan oleh hakim pada Tipikor justru menimbulkan permasalahan disparitas," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) mencatat proyek fiktif mendominasi dalam modus korupsi pada 2023.
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan korupsi terbanyak pada 2023 ditemukan di sektor desa.
Baca SelengkapnyaHakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaIndeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.
Baca SelengkapnyaTren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Angin Prayitno Aji divonis pidana 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya menerima 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi.
Baca SelengkapnyaICW menyebutkan jumlah uang pengganti yang dituntut jaksa Kejagung lebih besar dibanding KPK.
Baca SelengkapnyaSementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca SelengkapnyaSelain pidana pokok, Irwan juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.150.000.000 dalam korupsi BTS 4G.
Baca Selengkapnya