Idrus sindir GMPG: Kita ikuti aja sopir yang punya SIM

Merdeka.com - Gerakan Muda Partai Golkar terus berupaya menggoyang posisi Ketua Umum Setya Novanto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham enggan berandai-andai soal dugaan keterlibatan pihak tertentu dibalik aksi GMPG mendesak Novanto mundur dari jabatannya.

"Sudahlah, nanti yang nyetir itu juga, jangan ada penafsiran-penafsiran begitu. Kalau itu nanti tambah banyak masalah, kalau pun ada ya kita tidak perlulah," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (1/8).

Idrus memastikan jika benar ada aktor intelektual yang menggerakkan GMPG, maka pihak tersebut tidak punya izin dan wewenang untuk mengambil alih Partai Golkar.

"Kami punya keyakinan bahwa kalau misalkan ada yang nyetir, sopirnya enggak punya SIM, kan juga nanti ditangkap polisi kalau nyetir, ya dong," tegasnya.

"Kalau nyetir enggak punya SIM bagaimana, ayo. Yang nyetir sekarang yang hasil Munaslub, itu lah sopir yang benar. Jadi kita ikuti aja sopir yang punya SIM," sambung Idrus.

Sebenarnya, kata Idrus, Partai Golkar memberikan kebebasan bagi semua kader untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi termasuk mendesak Novanto mundur. Hal itu karena Golkar disebut sebagai partai yang demokratis.

Akan tetapi, setelah DPP Partai mengambil keputusan, maka tiap kader wajib menaatinya. Idrus menyebut forum pengambilan keputusan dilakukan dengan 3 mekanisme, yakni munas, rapimnas dan rapat pleno DPP.

"Ketiga forum itu berfungsi atau berwenang untuk mengambil keputusan. Kemudian, keputusan-keputusan‎ yang diambil oleh Partai Golkar harus dikomunikasikan, dan minta pertimbangan kepada dewan-dewan ada dewan pembina, dewan kehormatan dan dewan pakar," tandasnya.

Idrus menegaskan, Partai Golkar telah mengambil keputusan lewat forum rapimnas dan rapat pleno. Hasilnya, partai berlambang pohon beringin tidak akan menggelar munaslub untuk mengganti Ketua Umum. Golkar juga memutuskan mendukung Setnov dalam menghadapi kasusnya.

"Rapat pleno DPP Partai Golkar pada tgl 18 Juli yang lalu juga sudah memutuskan, tidak ada Munaslub. Dan hasil ini telah kita komunikasikan kepada dewan pembina, diterima langsung oleh Pak Aburizal Bakrie. Dan Pak Aburizal Bakrie mendukung sepenuhnya," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Idrus, pengurus DPP berniat untuk berkomunikasi dengan GMPG terkait desakan mengganti Ketua Umum. Pengurus DPP ingin memberikan pemahaman agar memiliki persepsi yang sama soal menjaga citra dan eksistensi partai.

"Kita ingin Golkar tetap survive dan produktif dalam menghadapi agenda-agenda politik," pungkasnya.

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia kembali meminta Setya Novanto mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar. Menurutnya, permintaan tersebut telah diungkapkannya sejak awal sebelum Setnov ditetapkan menjadi tersangka korupsi e-KTP oleh KPK.

"Kami sejak awal meminta Setnov ini segera mundur dan kita mempersilakan Munas untuk memilih ketua umum yang baru," kata Doli di Gedung Komisi Yudisial di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Menurutnya, Munas adalah cara penyelesaian terbaik untuk mengembalikan nama baik Partai Golkar di mata masyarakat yang tercoreng akibat Setnov ditetapkan menjadi tersangka korupsi. (mdk/bal)