Imbas Wajib PCR dan Karantina, Wisatawan Disebut Banyak Membatalkan Menginap di Bali
Merdeka.com - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem, Bali, I Wayan Kariasa menyampaikan adanya kewajiban tes PCR untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN ke Bali banyak pembatalan bookingan hotel di kawasan Kabupaten Karangasem, Bali.
Dia mengatakan, dengan adanya pemberlakuan tersebut banyak Wisatawan Nusantara (Wisnu) yang ingin datang ke Bali dilakukan penundaan hal itu menurutnya karena bertambahnya beban biaya mereka.
"Rencana-rencana dari orang melakukan liburan ke Bali atau pun juga ada kerjaan itu juga menjadi beban biaya yang bertambah. Ternyata, dulunya dengan rapid antigen sekarang harus dengan PCR swab. Jadi, biayanya hampir lima kali lipat naik dari dari harga antigen. Ini cukup beban buat para wisatawan dan juga mengaputasi kita dalam pergerakan ekonomi kita di Bali," kata Kariasa, saat dihubungi Selasa (26/10).
-
Apa yang dibahas oleh industri pariwisata Bali saat bertemu Pj Gubernur? Selain membicarakan sejumlah isu di bidang pariwisata, pertemuan yang berlangsung di Ruang Adi Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga membahas mekanisme pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang mulai diberlakukan 14 Februari 2024.
-
Kenapa okupansi hotel di Bali diprediksi tinggi? Tingkat okupansi Hotel jaringan HIG diprediksi tertinggi di region Bali dimana Bali menjadi destinasi pilihan wisatawan menghabiskan Libur panjang Idul Fitri 1445H.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Dimana pusat karantina haji pertama di Indonesia? Pusat Karantina Haji Pertama Mengutip situs Kemenag RI, pusat karantina haji pertama di Indonesia ada dua, yakni di Pulau Rubiah, Provinsi Aceh, dan di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
-
Siapa pemilik hotel di Bali yang terbengkalai? Hotel yang memiliki luas wilayah yang sangat besar ini disebut-sebut sebagai kepunyaan Hutomo Mandala Putra yang juga dikenal sebagai Tommy Soeharto.
-
Apa itu Pungutan Wisatawan Asing di Bali? Pungutan Wisatawan Asing (PWA) atau Tourism Levy telah mulai diberlakukan di Bali sejak bulan Februari 2024. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memegang peranan penting sebagai bank penampung dana dari pungutan tersebut.
Ia juga menyatakan, dengan diberlakukan kewajiban swab PCR untuk ke Bali banyak wisatawan yang membooking hotelnya di reschedul atau dijadwalkan ulang oleh wisatawan dan hal itu membuat kerugian bagi pihaknya.
"Saya juga ada booking di tempat saya dan juga ada di beberapa tempat di lingkungan saya. Rencana (bookingan) itu di reschedul lagi sampai menunggu kepastian daripada ketentuan ini. Lumayan banyak, mereka ada butuh kamar sekitar 80 sampai 90 kamar itu selama 10 hari. Hampir 90 room ninte itu jadinya mereka sampai tidak bisa comperm lagi, sampai kapan kita belum tahu," ujarnya.
"(Kalau kerugian) kalau rata-rata harga kamarnya Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu per malamnya. Juga ada teman-teman mengalami hal yang sama, belum lagi bookingan kita dari eropa sudah masuk kemarin di Bulan Desember juga cansel," jelasnya.
Ia juga mengatakan, untuk Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang melakukan cansel karena kebijakan karantina lima hari dan menurutnya wisman untuk datang ke Bali saat ini masih menunggu masuk Bali tanpa karantina.
"Karena beberapa (wisman) yang menanyakan ke saya harus karantina lima hari (jadi) tidak jadi ke Bali dulu. Jadi, dia melihat situasi kedepannya sampai situasi betul-betul masuk Bali tanpa karantina, itu juga menjadi kendala kita," kata Kariasa.
Dia juga mengaku, sekitar tiga Minggu yang lalu sudah ada booking hotel mulai dari daftar secara online hingga lewat travel agent sebanyak empat kamar yang dibooking tetapi semuanya di reschedululang karena pemberlakuan karantina.
"Mereka iya reschedul lagi sampai batas waktu yang tidak jelas. Kalau (darimana) negaranya tidak muncul karena bookingan itu online. Itu di kawasan eropa kemudian ada yang sudah mereschedul kembali. Saya ada empat kamar selama dua malam kemudian juga ada yang dari travel agent. (Tapi wisman) mereschedul kembali pada tahun depan. Tapi tahun depannya belum jelas, karena belum pasti lagi," ungkapnya.
Ia menilai, kebijakan karantina lima hari dan wajib tes PCR sangat memberatkan wisatawan yang datang ke Bali. Menurutnya, kalau memang ada wajib tes PCR harganya jangan terlalu mahal sehingga tidak memberatkan wisatawan.
"Memang hal ini untuk melindungi daripada semua pihak termasuk kita dan wisatawan. Kalau, memang perlu adanya PCR swab untuk yang naik pesawat iya silahkan tapi harganya jangan sampai segitu mahal. Karena tadi, saya dapat dibeberapa grup whatsApp lain justru harga rapid antigen di Bali yang pengen cepat ada Rp 1,900.000 itu sangat gila sekali harganya. Ada informasi seperti itu, jadi ladang bisnis jadinya," ujar Kariasa.
Sementara, untuk karantina wisman selama lima hari seharusnya juga bisa melihat kompetitor Indonesia yaitu Thailand yang tanpa karantina dan menurutnya dengan kebijakan seperti itu bisa saja banyak wisman yang malah beralih ke Thailand.
"Misalnya, Thailand yang rencananya buka bulan November itu kan nol karantina atau tanpa karantina. Nah, dalam hal ini apa sih yang dilakukan di Thailand kok dia bisa membuka pariwisatanya tanpa karantina. Mungkin hal ini, juga perlu dipelajari oleh pemerintah dalam hal ini apa yang dipenuhi," kata dia.
"Apakah cukup dengan vaksin dua kali plus booster atau apa ketentuannya. Kemudian, itu diperjelas sehingga melihat di media-media baik media nasional maupun media internasional banyak sekali Thailand reopening untuk tanggal 1 November tanpa karantina. Dan ini, menjadi bombastis untuk ke seluruh dunia yang mana mungkin mereka mau ke Bali dan mungkin mengalihkan perjalanan ke Thailand," ujar dia.
Selain itu, menurutnya promosi Thailand yang begitu besar dan menyampaikan tanpa karantina dan sebagainya menjadi pukulan telak buat pariwisata di Indonesia. "Karena Thailand menjadi pesaing berat buat Bali khususnya Indonesia dalam hal wisatawan mancanegara untuk di masing-masing negara," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut mengaku tak akan rugi jika kehilangan 5.000 turis bermasalah di Bali.
Baca SelengkapnyaAgar tidak menimbulkan dampak buruk maka penanganan WNA bermasalah itu perlu dilakukan maksimal.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaTemuan kasus Covid-19 kembali memantik kekhawatiran. Di Bali, ditemukan 43 kasus sejak awal Desember 2024.
Baca SelengkapnyaImigrasi juga sedang memasang 30 unit autogate tambahan di terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai yang ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol.
Baca SelengkapnyaTantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah adanya digitalisasi dalam pemasaran dengan adanya layanan pembelian tiket secara online.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif hotel secara mendadak, justru bisa merugikan sektor pariwisata.
Baca SelengkapnyaKebijakan yang disiapkan juga menyangkut fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaAlasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaLuhut mengancam jika masih ada turis asing yang tidak mengikuti aturan main pemerintah maka akan dideportasi.
Baca Selengkapnya