Indikator: Kepuasan Publik ke Polri atas Pemberantasan Narkoba Paling Rendah
Merdeka.com - Kinerja kepolisian dalam pemberantasan narkoba mendapat kepuasan terendah oleh publik. Hal itu terungkap dari survei Indikator Politik Indonesia bertema evaluasi publik atas kinerja lembaga penegak hukum.
"Tetapi yang masih kepuasaannya di atas 60 persen tetapi relatif rendah dibanding sektor lain yaitu dalam pemberantasan narkoba, ini paling rendah tingkat kepuasannya," kata Peneliti Utama Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam rilis surveinya, Minggu (2/7).
"Meskipun kalau di total ya masih mayoritas, saya tidak tahu apakah mungkin kaitannya dengan Teddy Minahasa," sambungnya.
-
Siapa yang meminta polisi update modus narkoba? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba.
-
Apa saja kasus polisi narkoba? 'Ada tujuh yang sudah vonis PTDH. Empat sudah keluar surat keputusan (pemecatan), tiga masih menunggu keputusan dari Polda Sulsel,' ujarnya saat rilis akhir tahun di Mapolrestabes Makassar, Sabtu (30/12). Ngajib menyebut personel yang mendapatkan vonis PTDH, mayoritas karena kasus disersi atau pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi. Sementara dua kasus lainnya adalah keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan narkoba.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Bagaimana cara memerangi narkoba? Peringatan ini juga menjadi ajang bagi berbagai negara untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memerangi narkoba melalui kebijakan yang efektif, penegakan hukum yang ketat, dan kampanye pendidikan yang luas.
-
Bagaimana DPR ingin polisi tangani narkoba? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Apa yang diukur dalam survei indikator? Lembaga Survei Indikator Politik merilisi hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.
Burhan menilai, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memang sudah menindak keras anak buahnya yang melakukan pelanggaran seperti Teddy Minahasa dan Ferdy Sambo. Tetapi, publik masih meminta bukti lebih terkait pemberantasan narkoba.
"Kan kita tahu sebenarnya polisi terutama di bawah Jenderal Sigit keras sekali ya, bukan hanya melakukan penindakan secara etis terhadap oknum jenderal polisi bukan hanya Pak Teddy tetapi juga Pak Sambo," ucapnya.
"Tetapi lagi lagi mungkin publik meminta bukti lebih tinggi lagi lebih banyak lagi supaya mereka makin teryakinkan kinerja kepolisian dalam pemberantasan narkoba lebih baik," ungkap Burhan.
Berikut hasil surveinya:
- Kinerja kepolisian dalam pengamanan keramaian di masyarakat
Sangat puas 6.4 persen, cukup puas 77.5 persen, kurang puas 11.8 persen, tidak puas sama sekali 0.3 persen
- Kinerja kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar
Sangat puas 9.3 persen, cukup puas 72.4 persen, kurang puas 14.9 persen, tidak puas sama sekali 1.1 persen
- Kinerja kepolisian dalam pemberantasan dan penegakan hukum terhadap terorisme
Sangat puas 9.0 persen, cukup puas 69.3 persen, kurang puas 16.6 persen, tidak puas sama sekali 2.2 persen
- Kehadiran polisi lalu lintas untuk melakukan pengaturan saat terjadi kemacetan/kepadatan lalu lintas
Sangat puas 6.3 persen, cukup puas 70.7 persen, kurang puas 17.3 persen, tidak puas sama sekali 2.0 persen
- Pengamanan humanis kepolisian saat kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa
Sangat puas 5.7 persen, cukup puas 71.2 persen, kurang puas 14.7 persen, tidak puas sama sekali 2.3 persen
- Kepolisian dalam pengawasan dan penyaluran bantuan sosial pasa saat bencana atau kepada masyarakat yang membutuhkan
Sangat puas 5.7 persen, cukup puas 71.1 persen, kurang puas 14.0 persen, tidak puas sama sekali 2.5 persen
- Kinerja kepolisian dalam penyampaian informasi publik
Sangat puas 3.3 persen, cukup puas 69.8 persen, kurang puas 16.2 persen, tidak puas sama sekali 1.1 persen
- Pelayanan publik kepolisian di mall pelayanan publik, satuan kepolisian dan pelayanan mobile
Sangat puas 5.0 persen, cukup puas 68.0 persen, kurang puas 13.4 persen, tidak puas sama sekali 0.9 persen
- Kinerja kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga pada tahun ini tidak terjadi Karhutla
Sangat puas 6.0 persen, cukup puas 66.1 persen, kurang puas 11.1 persen, tidak puas sama sekali 1.4 persen
- Kinerja kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kejahatan jalanan dan kemanusiaan
Sangat puas 6.7 persen, cukup puas 64.1 persen, kurang puas 22.4 persen, tidak puas sama sekali 2.8 persen
- Proses rekrutmen anggota Polri dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis
Sangat puas 4.3 persen, cukup puas 62.0 persen, kurang puas 18.2 persen, tidak puas sama sekali 5.6 persen
- Kinerja kepolisian dalam penegakan disiplin dan kode etik profesi terhadap anggota Polri yang melakukan penyimpangan
Sangat puas 8.0 persen, cukup puas 57.5 persen, kurang puas 20.3 persen, tidak puas sama sekali 5.1 persen
- Kinerja kepolisian dalam memberantas narkoba
Sangat puas 7.3 persen, cukup puas 54.4 persen, kurang puas 20.8 persen, tidak puas sama sekali 3.9 persen.
Survei ini dilakukan pada tanggal 20-24 Juni 2023 dengan metode menggunakan multistage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.
Ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (Margin of Error) sekitar +-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden terpilih diwawancarai lewat tetap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca SelengkapnyaSementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca SelengkapnyaNamun, layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki.
Baca SelengkapnyaSudah beberapa kali ikut agenda pemusnahan narkoba, Aboe bertanya-tanya mengapa orang bisa ketagihan barang haram tersebut.
Baca SelengkapnyaSurvei ini dilakukan sejak 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 dengan melibatkan 2.000 responden di Kota Parepare.
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat (Waskat) untuk mencegah penyimpangan di lingkungan Polri ini membuat kepuasan publik terhadap institusi ini sudah mencapai 87,8 persen.
Baca Selengkapnya"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaLebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca Selengkapnya