Ini hasil pertemuan SKPD DKI dengan KPK
Merdeka.com - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI hari ini telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan. Koordinasi itu berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang dinilai hingga kini masih bermasalah.
"Tindak lanjut atas hasil kajian sistem pengelolaan sumber daya air DKI Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/12).
Menurut Febri ada beberapa hal yang harus diselesaikan dalam pengelolaan air tanah di Jakarta. Mulai dari penyelesaian monitoring sumber daya air hingga implementasi masterplan ketahanan air dan pengendalian banjir DKI.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
"Penyelesaian segera sistem monitoring sumberdaya air berbasis spasial, penegakan hukum pelanggaran penggunaan air tanah dan air permukaan, penerapan zero deepwell area, revisi ketentuan persyaratan perizinan bangunan, implementasi masterplan ketahanan air dan pengendalian banjir DKI," ujarnya.
Nantinya hasil pertemuan dan diskusi tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Serta juga akan segera diadakan rapat dengan tiga Pemerintah Daerah (Pemda) dan juga beberapa kementerian. Mulai dari Pemda DKI, Jawa Barat dan Banten.
"High level meeting untuk Pemda tiga ekoregion DKI, Jabar, Banten plus KL PUPR, KLHK, ESDM, Bappenas, Kemkeu untuk perbaikan sumber daya air dan lingkungan hidup," tandasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaKPK juga menggeledah sebuah rumah di Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9, Bekasi, Jawa Barat
Baca SelengkapnyaMenurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaKPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaSelain dokumen APBD dan catatan aliran dana, tim penyidik KPK juga menyita dokumen elektronik tersimpan dalam komputer.
Baca SelengkapnyaAlex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca SelengkapnyaKejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca SelengkapnyaSelama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.
Baca Selengkapnya"Betul SPDP diterima Kejati DKI Jakarta," ucap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan saat dikonfirmasi, Kamis (26/10).
Baca SelengkapnyaKPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.
Baca Selengkapnya