Ini kinerja penegak hukum usut kasus korupsi di tahun 2016 versi ICW
Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis temuan-temuan mengenai kinerja penyidikan aparat penegak hukum terhadap kasus korupsi selama tahun 2016. Aparat penegak hukum yang dimaksud ICW antara lain Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.
Temuan pertama ICW mengatakan bahwa selama 2016, Kejaksaan telah melakukan penyidikan 129 kasus korupsi dan menetapkan 341 tersangka kasus korupsi pada semester pertama dengan kerugian negara Rp 466 miliar. Sedangkan, di semester kedua terdapat 178 kasus dan 330 tersangka kasus korupsi dan total kerugian negara meningkat menjadi Rp 483 miliar.
Kemudian di Kepolisian, di semester pertama, ICW menemukan 57 kasus korupsi dan 124 tersangka korupsi dengan kerugian Rp 252 miliar. Sedangkan pada semester kedua mendapati 83 kasus dan 203 tersangka korupsi dengan kerugian Rp 85 miliar.
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Bagaimana proses penanganan laporan IPW oleh KPK? 'Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,' singkat Ali.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Sementara pada penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ICW menemukan 16 kasus dan 57 tersangka kasus korupsi dan kerugiannya mencapai Rp 164 miliar. Lalu pada semester keduanya, ICW menemukan 19 kasus dan 46 tersangka kasus korupsi. Namun, untuk kerugian negara di semester kedua ini ICW belum bisa menemukan lantaran KPK cenderung melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan, berdasarkan pantauan ICW selama 2016, KPK berhasil melakukan OTT sebanyak 17 kali. Tersangka yang tertangkap di antaranya adalah anggota DPR, Ketua DPD, jaksa, dan pegawai di lingkungan pengadilan.
"Setidaknya ada dua jaksa yang ditangkap serta enam pegawai di lingkungan pengadilan yang di antaranya Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Ad Hoc," kata Wana di kantornya kawasan Kalibata, Jakarta, Minggu (19/2).
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaKejagung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya menurut Survei Indikator Politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan persentase 69%. Disusul Polri 67%, pengadilan 66%, MK 64%, dan KPK 61%.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMenurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaKinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca Selengkapnya