Istana: Kita Harus Punya Kontra Narasi Buat Mengatasi Hoaks

Merdeka.com - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwani membahas terkait kerasnya gelombang informasi hoaks yang bertebaran di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari semakin tingginya tren penggunaan sosial media.

"Kalau kita melihat hal terakhir ini, saya rasa kehadiran media sosial ini selain kecepatan informasi instan, tapi juga kerapuhan dalam memotong, mem-framing, persoalan utuh yang harusnya bisa diketahui publik," tutur Jaleswari di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Menurut Jaleswari, masyarakat kini lebih banyak kurang betah membaca informasi yang disajikan dalam bentuk panjang. Sementara mereka selalu mengonsumsi tulisan renyah, receh, dan singkat di sosial media yang mem-framing sesuatu dan kemudian diviralkan.

"Jadi ketelatenan kita melihat fakta terkesan tidak terjadi. Misalnya kita tahu hasil survei Burhanuddin Muhtadi, yang terpapar hoaks itu mereka yang pendidikannya tinggi. Pertanyaan kita, kenapa yang berpendidikan tinggi malah kena. Kominfo merilis ada 486 berita hoaks yang 296 itu persoalan politik, selama Pilpres 2019, 800 ribu situs memproduksi hoaks," jelas dia.

Secara umum, hoaks memang menjadi masalah di seluruh negara dunia, termasuk Amerika dan Jerman. Sementara di Indonesia, masyarakat masih terlalu meremehkan bahaya dari sejumlah karakter huruf yang diketik di Twitter tanpa sadar akibatnya, melihat pengalaman pahit sejumlah negara maju.

"Berita-berita yang tidak dapat klarifikasi, sehingga dipercaya sebagai kebenaran itu menjadi fakta sendiri. Kita tahu ini hal baru di pemerintahan ini. Kita harus punya kontra narasi yang harus cepat mengatasi. Kalau sudah 24 jam saja bisa terlambat dan itu dipercaya sebagai kebenaran," beber Jaleswari.

Dia mencontohkan sejumlah program di pemerintahan yang menjadi sasaran berita hoaks lantaran pembelahan dalam berpolitik. Dampaknya, banyak program populis yang akhirnya tidak sampai informasinya kepada masyarakat bawah.

"Dan hak-hak mereka ini jadi tertunda mendapatkannya. Misalnya KIS, KIP, rujukan kepada korban-korban maupun kepada perempuan korban di-grassroot, itu tidak tersampaikan dengan baik," terangnya.

Jaleswari mencontohkan saat kunjungannya ke Aceh untuk bertemu korban pelanggaran HAM masa lalu. Ketika membicarakan tentang pemberdayaan ekonomi lokal, bahwa ada program pemerintah gratis yang bisa diakses, masyarakat pun tidak tahu.

"Mereka tidak tahu informasi karena itu selalu disebarkan berita hoaks. Karena itu bukan program, itu bohong dari pemerintah, dan lain-lain. Jadi hoaks bukan hanya merugikan karena memecahbelah kita, tetapi juga mengabaikan, menunda hak yang harusnya didapatkan masyarakat di kalangan grassroot," Jaleswari menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana (Liputan6.com) (mdk/did)