Jelang Purna Tugas, Jokowi Minta Menteri Jangan Buat Kebijakan Ekstrem Timbulkan Gejolak
Dia mewanti stabilitas keamanan agar tidak ada gejolak, utamanya agar pemerintahan berikutnya dapat berjalan baik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masa kepemimpinannya bakal berakhir dalam satu bulan ke depan. Maka dari itu, dia pun berpesan agar para pembantunya bisa menjaga kondusifitas dan stabilitas negara dengan tidak membuat kebijakan sembarangan yang berpotensi merugikan rakyat.
"Jaga ketertiban dan jangan membuat kebijakan-kebijakan ekstrem, terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas yang berpotensi menimbulkan gejolak," pesan Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Garuda IKN seperti dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (13/9).
Jokowi ingin, purnatugasnya berjalan damai tanpa ada huru-hara. Maka dari itu dia mewanti stabilitas keamanan agar tidak ada gejolak, utamanya agar pemerintahan berikutnya dapat berjalan baik.
"Jaga situasi kondusif, kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya," katanya.
Menurut Jokowi, kunci terciptanya kondisi yang kondusif dan transisi pemerintahan yang baik adalah dengan terus menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai informasi, sidang hari ini adalah sidang kabinet paripurna terakhir yang dipimpinnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sidang dimulai pukul 09.00 waktu setempat. Sidang dibuka oleh Jokowi dengan menyapa wakil presiden, para menteri dan kepala badan/lembaga satu-persatu.
Sebelum menyampaikan amanatnya, presiden terlebih dulu mengucapkan rasa terima kasihnya atas kerja sama yang baik selama kepemimpinannya dalam 10 tahun terakhir.
Jokowi pun kemudian mohon pamit karena pada bulan depan, tepatnya 20 Oktober dirinya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin purna tugas. Dia pun menyebut tongkat estafet kepemimpinan akan dilanjutkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
