Johan Budi Ingatkan Mendagri Hati-Hati Dalam Anggaran E-KTP

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk hati-hati dalam menangani masalah anggaran KTP elektronik (e-KTP). Sebab, e-KTP menjadi masalah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan dalam rapat membahas pergeseran anggaran Kemendagri untuk menambal kekurangan pengadaan blangko e-KTP.

"Bahwa kebutuhan blangko itu urgent pak, seperti tadi Pak Sodik sampaikan tadi. Tetapi jangan sampai sekali lagi saya ingatkan, karena ini persoalan e-KTP pak dan Pak Mendagri tahu, waktu itu Kapolri kan, bahwa e-KTP itu ada persoalan pak di KPK," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Johan mengingatkan agar kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto itu tak terulang di era Tito.

"Karena itu saya mengingatkan, yang hati-hati begitu loh pak, jangan sampai terulang lagi," ucap politikus PDI Perjuangan itu

Eks Jubir KPK itu mengatakan, masalah kekurangan anggaran blangko bukan hanya soal itu. Johan bilang kekurangan anggaran bukan masalah simpel.

"Tadi kesimpulan dari banyak cerita Dirjen Dukcapil tadi hanya persoalan kekurangan anggaran pak. Persoalannya bukan kekurangan anggaran menurut saya, tidak sesimpel itu," ucapnya.

Johan mengingatkan soal harga perlembar blangko e-KTP. Blangko seharga Rp10 ribu itu pernah disebut ada chipnya. Johan mempertanyakan hal itu.

"Apakah sekarang ini ada chipnya tidak? Kalau yang saya pegang itu kertas biasa, kalau enggak salah di glodok Rp1500, enggak ada chipnya ini. Saya lapor ke Pak Mendagri juga. Sebagai masukan ke Pak Mendagri untuk mengawasi pekerjaan dari anak buahnya," jelasnya.