Jokowi Kritik Pembangunan Waduk Tanpa Irigasi, Istana Sebut Lokasinya di Aceh

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung ada beberapa program yang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan sebuah waduk di suatu daerah yang tidak memiliki irigasi hingga pembangunan pelabuhan tidak memiliki akses jalan.

Terkait hal tersebut Kepala Sekretaris Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan waduk tersebut berada di Tanah Jambo Aye, Aceh. Saat itu kata Heru, kunjungan Jokowi pada 2015.

"Itu saat kunjungan Bapak Presiden tahun 2015 ke Aceh, Lokasinya di Jambo Aye," kata Heru kepada merdeka.com, Jumat (28/5).

Dia mengatakan bendungan tersebut semula tidak ada irigasi. Sebab itu Jokowi kata Heru memerintah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera membangun irigasi.

"Saat ini oleh menteri PUPR sudah di bangun dan sudah jadi Lokasi di Jambo Aye. Sekarang sudah mengaliri sawah-sawah sekitarnya," bebernya.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan ada beberapa program yang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan sebuah waduk di suatu daerah yang tidak memiliki irigasi hingga pembangunan pelabuhan tidak memiliki akses jalan.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus ada waduk tidak ada irigasinya, irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier enggak ada. Ada itu saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan, pelabuhan baru tidak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan, gimana pelabuhan itu bisa dibilang ada dan tidak hanya satu," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal terkait perencanaan agar tidak ada kesenjangan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan.

"Ini yang harus terus dikawal, ini menyebabkan tidak optimal daya ungkit program dan masyarakat juga dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu. Karena itu saya instruksikan, perintahkan agar BPKP, APIP kementerian dan daerah kawal dari dulu sejak awal saat perencanaan, harus diikuti, tidak sekadar mengulang-ulang terus," bebernya.

Jokowi juga meminta agar terkait perencanaan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sehingga bisa melakukan perubahan nyata dan bergerak cepat.

"Sehingga semua harus cepat beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu," ungkapnya.