Jokowi Minta Pemulihan Keamanan di Papua Dilakukan Secepatnya
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajaran di kabinetnya untuk menjaga stabilitas politik jelang Pemilihan Umum 2024. Kepala Negara ingin pesta demokrasi lima tahunan berjalan dengan baik.
"Tetap jaga stabilitas politik keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/7).
Dia juga meminta agar pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya segera dilakukan. Khususnya di kabupaten yang rawan konflik.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Siapa yang minta Jokowi selesaikan masalah Rempang? Hisyam melanjutkan, PP Parmusi juga memohon kepada Jokowi agar bisa menyelesaikan persoalan rempang.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
"Dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya khususnya di Nduga, di Intan Jaya dan kabupaten-kabupaten lainnya," jelas Jokowi.
Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu
Selain itu, Jokowi meminta penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu terus dikawal oleh jajarannya.
"Dan kawal terus penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu," ucapnya.
Pada Rabu, 11 Januari 2023, Jokowi mengakui terjadi pelanggaran HAM berat pada 12 peristiwa di masa lalu. Pengakuan ini disampaikan Jokowi usai menerima laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus saya sebagai kepala negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa, dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat," kata Jokowi saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta.
Jokowi berjanji akan memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil tanpa meniadakan penyelesaian Yudisial.
"Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian Yudisial," ucap Jokowi.
Berikut daftar 12 pelanggaran HAM berat masa lalu:
1. Peristiwa 1965-19662. Peristiwa penembakan misterius 1982-19853. Peristiwa Talangsari Lampung 19894. Peristiwa Rumah Gudong dan Posatis di Aceh 19895. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 dan 19986. Peristiwa Kerusuhan Mei 19987. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-19998. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 -19999. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 199910. Peristiwa Wasion di Papua 2001-200211. Peristiwa Wamena di Papua 200312. Peristiwa Jambo Kapuk di Aceh 2023. (mdk/tin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, perhatian presiden pada masalah Papua yang sudah 62 tahun tidak terselesaikan
Baca Selengkapnyajanjinya tahun depan semester 1. Jangan siap-siap lho, saya catat bener lho," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPelantikan Prabowo-Gibran dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca SelengkapnyaMRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca SelengkapnyaJokowi sudah menyimpan data penduduk yang bersedia direlokasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin memastikan bahwa kawasan IKN aman dan terhindar dari kejahatan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca Selengkapnya