Kabupaten Banyuwangi Sabet Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 dari Ombudsman

Merdeka.com - Kabupaten Banyuwangi tak henti-hentinya dalam menorehkan prestasi. Kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini kembali mendapatkan prestasi di bidang pelayanan publik. Hari ini Banyuwangi diganjar Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 dari Ombudsman itu diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Bupati Anas menerima anugerah itu bersama 70 Kabupaten lainnya yang masuk dalam kategori hijau atau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Sebelum memberikan penghargaan, Ombudsman RI telah melakukan survei atau penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215 Pemerintah Kabupaten. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 26,51 persen atau 57 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Merah alias predikat kepatuhan rendah. Sebanyak 40,47 persen atau 87 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,02 persen atau 71 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Sedangkan di tingkat pemerintah kota, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 36 Pemerintah Kota menunjukkan bahwa sebanyak 19,44 persen atau 7 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. Sebanyak 47,22 persen atau 17 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,33 persen atau 12 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Untuk Tingkat Kementerian, Ombudsman RI menganugerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama. Untuk tingkat Provinsi penghargaan diberikan kepada Pemprov Jambi, Pemprov Sulawesi Tenggara.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai menyatakan survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun ini dilaksanakan terhadap 4 Kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Bupati Anas Sabet Government Officer of The Year

Pada Minggu (24/12/2019) lalu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meraih penghargaan People Of The Year 2019 kategori Government Officer of The Year dari salah satu televisi nasional. Penghargaan tersebut diraih Anas karena dinilai sukses membawa kemajuan di daerah khususnya dengan memberikan pelayanan publik kepada warga.

Bupati Anas bersyukur kerja bersama yang dilakukan oleh segenap birokrasi daerah untuk memberikan pelayan publik terbaik mendapat apresiasi dari banyak pihak. "Semua prestasi dan kinerja di Banyuwangi adalah karena adanya kerja bersama dan sinergi dari banyak pihak. Terima kasih kepada birokrasi daerah yang telah menjadi tim yang hebat sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi warga. Terima kasih kepada seluruh warga Banyuwangi yang telah mendukung kami selama ini," kata Bupati Anas.

Government Officer of The Year 2019 humas kab banyuwangi

Anas melanjutkan, penghargaan ini menjadi pelecut bagi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya.

"Tentu Banyuwangi masih punya banyak kekurangan, ada PR sangat banyak, namun bertahap akan terus kami sempurnakan," kata dia.

Dijelaskan Anas, pelayanan publik merupakan salah satu fokus yang dibenahi Banyuwangi. Pembenahan pun dilakukan mulai dari lini desa dengan meluncurkan program Smart Kampung yakni pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Saat ini, sudah seluruh desa di Banyuwangi sejumlah 189 desa yang telah teraliri internet berbasis serat optik.

"Berkat TI, pelayanan publik lebih cepat dilakukan di desa. Banyak dokumen yang dulu mensyaratkan perizinan tingkat kecamatan, kini bisa dilakukan di desa. Termasuk dokumen untuk akses total layanan kesehatan bagi warga miskin. Kini, juga sudah banyak ditemui di desa di Banyuwangi warga mengurus dokumen secara mandiri, tanpa harus diurus petugas," tuturnya.

Banyuwangi Sabet Empat Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Sebelumnya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas juga menerima penghargaan dari (Kemenpan RB) sebagai Bupati Pembina Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik. Bersamaan dengan itu, tiga unit penyelenggara layanan publik di Banyuwangi juga mendapatkan penghargaan pelayanan publik.

Banyuwangi Sabet Empat Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB 2019 Merdeka.com

Kemenpan RB memberikan penghargaan tersebut lantaran Bupati Anas dinilai berhasil melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan publik di daerahnya. Penghargaan tersebut diserahkan Menpan RB Tjahyo Kumolo di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa penghargaan ini wujud komitmen Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan publiknya. Predikat ini diberikan mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 2019 yang dilakukan oleh KemenPAN-RB.

"Kami bersyukur upaya meningkatkan pelayanan publik di Banyuwangi diapresiasi oleh Kemenpan RB. Penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB ini adalah salah satu tolok ukur pelayanan publik di Indonesia," kata Anas, Sabtu (23/11/2019).

Kementerian PAN-RB telah melakukan evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tertentu kepada pemerintah daerah terpilih di lingkup Wilayah II yang mencakup 73 kabupaten/kota dan 11 provinsi, termasuk Banyuwangi. Wilayah II melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa timur, Kalimantan Utara, Kalimantan barat, Kalimantan Timur, Kalimantan selatan, Kalimantan tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.

Berdasarkan PermenPANRB nomor 17 tahun 2017 instrumen evaluasi pelayanan publik tersebut meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Banyuwangi menunjuk tiga perangkat daerah sebagai objek penilaian pelayanan publik yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, RSUD Blambangan Banyuwangi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi.

"Dari hasil penilaian tersebut, tiga unit pelayanan publik Banyuwangi berhasil meraih penghargaan dengan kategori nilai Sangat Baik," kata Anas. (mdk/hhw)