Kasus pungli kepala BPD Malang, Bupati Rendra dicecar 20 pertanyaan

Merdeka.com - Sekitar 2,5 jam, Bupati Malang Rendra Kresna menjalani pemeriksaan di Polres Kota Malang. Pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar dengan tersangka Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BPD) Kabupaten Malang, Suwandi.

Sebanyak 20 pertanyaan dilayangkan penyidik dan sekitar pukul 11.30 WIB, Rendra keluar dari ruang pemeriksaan menuju kendaraannya di halaman Mapolres. Seluruh pertanyaan berdasarkan kapasitasnya sebagai atasan tersangka sekaligus Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang.

"Saya telah memberikan keterangan dari apa yang saya ketahui, baik itu tentang jabatan saya, jabatan Pak Wandi (Tersangka). Kemudian prosesnya orang yang minta pindah ke Kabupaten Malang seperti apa. Ada 20 pertanyaan," kata Rendra Kresna usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Kota Malang, Senin (7/11).

Rendra mengatakan, pertanyaan penyidik juga menyangkut adanya aliran dana. Tetapi tidak mengarah adanya aliran dana ke pejabat lain, sebagaimana pernah diakui Suwandi kepada penyidik.

Rendra juga menegaskan tidak pernah ada koordinasi menyangkut pungutan liar dengan dirinya dan tersangka. Tetapi tersangka, sesuai dengan tugasnya memang harus laporan menyangkut prosedur.

"Tidak ada koordinasi (menyangkut pungli). Kalau SKPD dengan Bupati itu bukan koordinasi. Koordinasi itu sejajar, setara, antar SKPD. Tetapi kalau dengan Bupati itu laporan," tegasnya.

Suwandi tertangkap tangan menerima pungli dari sepasang PNS, Hendrianus Janoari Hartadi dan Dwi Ratna yang mengajukan pindah ke Malang. PNS asal Kalimantan Selatan itu menyetorkan uang senilai Rp 18 juta secara bertahap.

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur ini mengunkapkan, tidak ada biaya apapun untuk kepindahan PNS ke Kabupaten Malang. Sepanjang ada formasi yang dibutuhkan, apalagi dengan kondisi sekarang Kabupaten memiliki kebutuhan banyak guru dan tenaga medis.

"Tidak ada aturan (biaya) dan tidak ada perintah. Orang pindah tidak ada biaya sesen pun, tidak ada biaya sepanjang tersedia formasinya," katanya.

Kasatreskrim Polres Kota Malang, AKP Tatang Prajitno Panjaitan mengungkapkan, pertanyaan yang diberikan seputar jabatan tersangka dan hubungan kerja dengan saksi, termasuk prosesnya kalau seseorang pindah. Pihaknya masih akan terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut.

"Hingga saat ini sudah delapan orang pejabat di Kabupaten Malang dan korban. Masih ada 10 saksi lagi yang akan diperiksa. Surat panggilan sudah kami kirimkan," katanya.

Kata Tatang, tidak muncul pengakuan tersangka terkait aliran dana kepada pejabat lain. Namun pengakuan muncul dari korban, kalau permintaan pungli untuk sejumlah pejabat.

"Korban mengungkapkan kalau dana itu diberikan pada Bupati, Sekda dan lain-lain," tegasnya.

Sementara terkait kemungkinan kembali memeriksa Bupati untuk menjadi saksi lanjutan, pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut.