Kasus Viktor Laiskodat ujian netralitas Polri jelang Pemilu 2019

Merdeka.com - Sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi menuntut Bareskrim Polri serius mengusut kasus dugaan ujaran kebencian politikus NasDem Viktor Laiskodat, Jumat (24/11). Massa menyebut aksi tersebut dengan sebutan '2411'.

Wasekjen Gerindra Andre Rosiade menilai kasus Viktor Laiskodat adalah pertaruhan ujian terhadap netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2019.

"Bagaimana mungkin Polri dapat dipercaya dalam menjaga Pemilu 2019, jika Polri dalam menangani masalah Viktor Laiskodat yang terang-benderang melakukan penghasutan, melakukan ujaran kebencian dan dugaan penistaan agama tidak bisa menuntaskannya," kata Andre dalam pesan singkat, Jumat (24/11).

Selama ini, kata dia, Gerindra sudah menahan diri meski Viktor terang benderang menjelek-jelekkan sejumlah partai, termasuk Gerindra.

Dalam pidatonya di NTT saat bertemu konstituen, Viktor menyebut Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat mendukung didirikannya negar khilafah. Sebab partai itu disebut Viktor menolak dibentuknya Perppu Ormas buatan pemerintah.

Selama ini, lanjut dia, Gerindra sudah menyerahkan ke proses hukum, tetapi belum ada itikad baik dari Polri. Yang ada, petinggi Polri menyatakan Viktor Laiskodat dilindungi hak imunitas.

"Pernyataan petinggi Polri ini sangat melukai dan tidak bisa diterima. Kami minta dan mengingatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh menyelesaikan kasus ini," kata Andre.

Andre pun mengigatkan, tidak akan ada aksi demonstrasi yang dilakukan massa '2411' jika Polri netral dalam menangani kasus hukum.

"Negara ini negara hukum, semua diselesaikan secara hukum. Tidak akan ada aksi massa jika Polri adil dalam menegakkan hukum. Bagi kami, penuntasan kasus Viktor Laiskodat adalah ujian. Kalau Polri tidak bisa menangani Viktor Laiskodat secara adil dan netral, bagaimana mungkin Polri dipercaya pada Pemilu 2019 nantinya," kata Andre.