Kejagung Pastikan Cari Solusi Soal Aset First Travel Dirampas Negara

Merdeka.com - Aset First Travel milik Andhika Surachman dan Annisa Hasibuan telah dirampas oleh negara. Hal itu terkait putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Dengan adanya putusan itu, korban First Travel mengaku kecewa. Karena, putusan tersebut tak sesuai dengan yang mereka harapan yakni uang mereka dapat dikembalikan.

Selain itu, pihak Andhika dan Annisa juga mengaku akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan MA tersebut. Karena, mereka ingin aset First Travel dikembalikan kepada para jamaah umroh.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan, pihaknya sedang melakukan pengkajian untuk mencari jalan keluarnya terkait keputusan MA tersebut.

"Sedang kita lakukan kajian untuk mencari opsi apa yang paling tepat dalam rangka untuk upaya mengembalikan aset kepada nasabah korban," kata Mukri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

Sebelumnya, Kuasa hukum korban First Travel, Mustolih Siradj mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait aset First Travel dirampas negara sangat jauh dari harapan para korban. Karena, korban ingin uang mereka kembali.

"Putusan MA jauh dari rasa keadilan, jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, 63 ribu korban ini kan menunggu keadilan, menunggu proses peradilan, ternyata putusannya jauh dari rasa keadilan, malah melukai rasa keadilan. Kenapa, uang ini kan uangnya jamaah, uangnya konsumen untuk dana umroh. Tapi kemudian malah putusannya itu dirampas oleh negara," kata Mustolih saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (20/11).

Menurutnya, putusan tersebut berbeda dengan putusan yang diberikan kepada perusahaan umroh lainnya yakni Abu Tour yang berada di Makassar.

"Karena ini berbeda dengan putusan Abu Tour (Travel) di Makassar itu kan dengan modus yang sama, dengan pola yang mirip itu ternyata putusannya berbeda, dia tidak merampas untuk negara, malah dia dikembalikan ke jamaah, ini kan berbeda. Satu kasus yang sama dengan putusan yang beda," jelasnya.

Diketahui, Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 lewat situs Mahkamah Agung (MA) mengungkap pertimbangan mengapa akhirnya aset disita untuk negara dan bukan dikembalikan ke jemaah.

Pertama, Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jemaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.

Kedua, Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.