Merdeka.com - Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi H Dasir mengatakan hingga saat ini belum ada negara yang mendapat informasi dari Arab Saudi terkait kepastian pemberangkatan jemaah haji. Meski demikian, persiapan pun terus dilakukan, sebab itu pihaknya saat ini sedang mematangkan rumusan mitigasi risiko penyelenggaraan haji khusus di masa pandemi bersama Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Ada atau tidak ada kepastian keberangkatan jemaah, persiapan harus terus dilakukan. Sebab, pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji menjadi amanah undang-undang," katanya dalam keterangan pers, Minggu (11/4).

Dia menjelaskan hal tersebut perlu dibahas dalam penyiapan proses mitigasi. Hal itu antara lain mencakup opsi dan skenario penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asumsi kuota, skema penerbangan, apakah memberlakukan transit atau langsung, termasuk juga terkait karantina.

"Bagaimana skema karantina sebelum keberangkatan, saat di saudi, dan ketika pulang. siapa penanggung jawab karantina? Ini perlu dibahas dan disepakati, Embarkasi pemberangkatan juga harus dibahas. apakah tetap akan tersebar, atau disatupintukan melalui Jakarta misalnya," lanjutnya.

Khoirizi juga menggarisbawahi pentingnya mendiskusikan skema layanan akomodasi di Saudi saat pandemi. Juga terkait penerapan protokol kesehatan dan disiplin 5M.

Terkait kuota, Khoirizi yang juga Direktur Bina Haji berkomitmen bahwa berapapun jumlah yang diberikan Arab Saudi nantinya, jemaah haji khusus tetap mendapat porsi 8 persen. Sebab, menurutnya hal itu merupakan amanah UU. Tetapi bila Saudi memberikan kuota haji, Khoirizi menggarisbawahi beberapa hal yang harus diperhatikan.

"Pertama, Kemenag dan Komisi VIII DPR berkomitmen bahwa berapanpun kuota yang diberikan, akan diberangkatkan. Kedua, waktu terus berjalan. Perlu dirumuskan opsi-opsi skenario penyelenggaraan berdasarkan asumsi kuota dan ketersediaan waktu," ungkapnya.

Selanjutnya ketiga kata dia perhitungan biaya protokol kesehatan dan skema pembiayaannya. Keempat, kesiapan jemaah haji. Sebab, mayoritas 3 persen jemaah Indonesia adalah lansia, di atas 60 tahun.

"Ini perlu diperhatikan jika ada ketentuan pembatasan usia dan jemaah dengan penyakit bawaan. Kita berharap jemaah haji bisa mengukur kemampuannya, baik terkait aspek pengetahuan ibadah maupun kondisi kesehatan," katanya.