Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri: Tak Ada Desa Fiktif yang Ada Hanya Kesalahan Administrasi

Kemendagri: Tak Ada Desa Fiktif yang Ada Hanya Kesalahan Administrasi Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan. ©2019 Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

Merdeka.com - Tim Verifikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengkaji dugaan desa fiktif sebagai penerima dana desa Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemendagri menyatakan tidak ada istilah desa fiktif yang ada hanya desa dengan kesalahan administrasi.

"Kesalahan administrasi saja. Intinya itu," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/11).

Menurut Nata, dari laporan tim verifikasi desa itu terletak di daerah terpencil. Bahkan jarak ditempuh dari pusat kota mencapai dua hingga tiga jam menggunakan motot.

"Jauh sekali. Memang naik motor itu 2-3 jam ke lokasi. Tim kami di sana. Saya telepon belum dijawab karena sinyal susah," ujar Nata.

Hasil Penelusuran Tim Verifikasi Desa Fiktif Disampaikan Pekan Ini

Nata menjelaskan hasil verifikasi tim Kemendagri itu akan disampaikan ke publik. Hasil kajian tim verifikasi itu akan disampaikan akhir pekan ini.

"Jumat, mudah-mudahan mereka pulang. Saya lapor Pak menteri. Nanti arahannya dari dia kan. Data pemerintah enggak boleh beda-beda. Harus sama," ucap Nata.

Dia menuturkan, usai berkomunikasi dengan Kemenko PMK, KSP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, jangan ada lagi istilah desa fiktif atau desa siluman.

"Kita sepakat mengatakan persoalan istilah desa fiktif, jangan ada kalimat seperti itu lagi. Desa siluman sebaiknya tidak. Desa itu adalah desa yang sedang perbaikan administrasi," ungkap Nata.

Soal disebut-sebut desa itu tidak dihuni, masih kata dia, semuanya masih menunggu hasil dari investasi hasil dari timnya.

"Kalau orang katakan, orangnya enggak ada, baru kita mau lihat disebabkan karena apa. Nanti tim kami menjawab," tutur Nata.

Begitu juga, masih kata dia, soal dana desa, pihaknya juga masih menunggu hasil dari tim investigasi.

"Ya kita lihat dulu. Kalau laporannya sudah lengkap, kita baru bisa ngomong indikasi seperti itu terjadi atau tidak (disalurkan dana desa ke desa yang tak berpenghuni)," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Mabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi

Mabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi

Baca Selengkapnya
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap

Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa

Baca Selengkapnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya

Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati

Bupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).

Baca Selengkapnya
Kepala Diskoperindag Gresik Tersangka Korupsi, Bupati Sebut Hanya Salah Administratif
Kepala Diskoperindag Gresik Tersangka Korupsi, Bupati Sebut Hanya Salah Administratif

Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani angkat bicara soal kasus dugaan korupsi yang menjerat MF, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Baca Selengkapnya
Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Jateng Periksa 13 Orang
Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Jateng Periksa 13 Orang

"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio

Baca Selengkapnya
Wamendagri Ungkap Persoalan Netralitas ASN di Jawa Tengah Terkait Pilkada
Wamendagri Ungkap Persoalan Netralitas ASN di Jawa Tengah Terkait Pilkada

Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kasus Mobilisasi Kades Dukung Luthfi-Taj Yasin Disetop, Andika-Hendi Gugat Bawaslu Karena Melawan Hukum
Kasus Mobilisasi Kades Dukung Luthfi-Taj Yasin Disetop, Andika-Hendi Gugat Bawaslu Karena Melawan Hukum

Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) menggugat Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Sudah Ada Beberapa Tersangka Korupsi di Pemprov Kaltim
KPK Sebut Sudah Ada Beberapa Tersangka Korupsi di Pemprov Kaltim

Tessa mengatakan bahwa penyidik KPK juga masih melakukan penggeledahan.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Andika-Hendi Laporkan Kasus Ratusan Kades Tak Netral dalam Pilgub Jateng
Tim Hukum Andika-Hendi Laporkan Kasus Ratusan Kades Tak Netral dalam Pilgub Jateng

Tim Hukum Perkasa berharap Bawaslu tidak sekadar memeriksa kasus ini tetapi juga mengusut dalang dari ketidaknetralan para kades ini.

Baca Selengkapnya