Kemendikbud janji kaji ulang full day school
Merdeka.com - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ari Santoso memastikan pihaknya akan mengkaji ulang kebijakan lima hari sekolah dengan waktu delapan jam atau full day school. Langkah ini diambil sesuai dengan rekomendasi rapat Komisi X dan Kemendikbud beberapa hari lalu.
"Kita kan kemarin hasil raker dengan komisi X jelas kalau disitu harus dikaji ulang, pasti kita kaji ulang. Karena kita dengan komisi X enggak mungkin kalau ada rekomendasi kaji ulang itu, kita enggak lakuin, nggak mungkin itu. Pasti akan kita kaji ulang," kata Ari di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/6).
Sejauh ini, kata Ari, sistem ini sudah diuji coba ke 9600 sekolah. Ari mengkalim keseluruhan sekolah dengan sukarela tanpa ada paksaan menerapkan sistem ini.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Kenapa Kemendikbudristek pastikan KIP Kuliah cair sesuai jadwal? 'Mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak perlu khawatir, karena selama proses pemulihan sistem ini, semua proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima yang sedang berjalan (on going) akan selesai sesuai jadwal dan tanpa keterlambatan pada bulan Agustus 2024,' ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/7).
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Apa pesan Gubernur Kalimantan Selatan untuk para siswa? “Jadilah anak Banua yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat menjadi pemenang kedepannya. Teruslah tanamkan semangat Pangeran Antasari Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing dalam menuntut ilmu di sekolah,“ tegas Sahbirin, Martapura, Selasa (8/8).
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
"Kita sebenarnya tahun ini sudah jalan pak menteri nargetkan 5 ribu tapi sudah jalan 9600 sekolah yang sudah menjalankan. Jadi ini adalah dlm satu tahun ini ada 5 ribu dan yang sudah jalan 9600 dan itu bukan dipaksa," klaimnya.
Ari membantah, kebijakan ini mengatur seluruh komponen dalam pendidikan, mulai dari guru siswa, hingga sekolah. Meski begitu, dia menyebut kebijakan ini juga bertujuan memperbaiki sistem penilaian kerja guru. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang Revisi Beban Kerja Guru.
"Semua aspek kan harus masuk. Legal saja kalau orang melihat dari sisi guru. Ada yang melihat dari sisi siswa, ada dari sekolah, dari kepentingannya. Itu kan sah-sah saja. Tetapi yang jelas setiap aturan regulasi itu kan mengatur semuanya. Tidak bisa satu-satu," tutup Ari.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaTanggal 4-7 wilayah-wilayah yang yang bersinggungan ke tempat untuk venue dan penginapan KTT ASEAN itu PJJ total 100 persen di 9 kecamatan.
Baca SelengkapnyaNantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Mendikdasmen RI, Mendikti Saintek RI dan Menteri Kebudayaan.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10).
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyambut baik hal tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam pelaksanaan makan bergizi gratis selalu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap satu minggu sekali.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.
Baca Selengkapnya