Kemendikbud Siap Beberkan Kajian Soal Penghapusan UN Saat RDP dengan DPR

Merdeka.com - Komisi X DPR meminta Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan terlebih dahulu hasil kajian yang menunjukkan sistem Ujian Nasional (UN) harus dihapus. Tujuannya, agar ada satu gambaran pasti mau ke mana arah pendidikan di masa yang akan datang.

Menanggapi permintaan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku siap membeberkan hasil kajian tentang penghapusan UN saat rapat dengar pendapat dengan DPR mendatang.

"Dalam rapat selanjutnya, kita akan sampaikan. Jadi sabarlah," ucap Kepala Biro dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana di Jakarta, Sabtu (14/12).

Menurut dia, kajian yang dilakukan pihaknya sudah bagus dan baik. Sehingga nanti akan dipaparkan.

"Kajian ini kan terus intensif dilakukan oleh tim khusus. Ketika Pak Menteri langsung maraton. Kajian ini melibatkan berbagai stakeholder. Dari PGRI, termasuk asosiasi guru yang lain," ungkap Ade.

Menurut dia, semua kajian itu pasti memasukkan semua data. Sehingga nanti dirumuskan. "Jadi bagaimana semua informasi, semua dokumen, semua hal, dan kebijakan-kebijakan masa lalu harus kita lihat," tukasnya.

DPR dan PGRI Minta Ada Kajian Matang Sebelum Diterapkan

Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan, berharap dengan hasil kajian yang ditampilkan tidak ada lagi polemik soal penghapusan UN.

"Kita minta kajiannya. Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi," kata Putra.

Dia menegaskan, pihaknya ingin juga melihat grand design dan road map pendidikan yang akan dibawa ke depan.

"Jangan ganti menteri, ganti kurikulum," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Senada, Ketua PB PGRI Didi Suprijadi menegaskan, guru itu hanya eksekutor. Sehingga, dirinya meminta jangan ini menjadi ajang coba-coba.

"Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian memang betul. Kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam," jelas Didi.

Menurut dia, ini disampaikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi menjadi angin lalu saja.

"Riset tahun 2012 ini sudah disampaikan, waktu zamannya Pak SBY. Tapi, angin lalu juga," jelas Didi.

Menurut dia, penerapan UN ini bagi guru sebenarnya susah-susah gampang. Karena banyak variabel yang diperhatikan. "Ada prinsip di situ, tanggung jawab, akuntabel," tegas Didi.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com