Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendikbudristek Lakukan Pemetaan Dampak Pandemi pada Masyarakat Adat

Kemendikbudristek Lakukan Pemetaan Dampak Pandemi pada Masyarakat Adat Covid-19. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan pemetaan mengenai dampak pandemi COVID-19 pada masyarakat adat.

“Ini merupakan upaya mitigasi yang dilakukan terhadap masyarakat adat. Tujuannya untuk memberikan gambaran dan pemetaan yang komprehensif mengenai dampak pandemi,” ujar Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA) Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (15/2).

Dia menambahkan masyarakat adat seringkali memiliki akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas kesehatan modern, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Masyarakat adat juga harus menghadapi tekanan ekologis, konflik lahan, hingga kehilangan sumber daya utamanya.

Orang lain juga bertanya?

Minimnya ketersediaan dan akses terhadap fasilitas dasar kesehatan, penyebarluasan disinformasi terkait pandemi, hingga distribusi vaksin yang tidak merata semakin menambah kerentanan masyarakat adat.

Selain persoalan ketimpangan struktural, masyarakat adat telah memiliki sistem pertahanan tersendiri yang diwariskan melalui pengetahuan dan praktik-praktik lokal, yang secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

“Laporan ini mencatat beberapa praktik isolasi, menjaga jarak, dan karantina wilayah yang bersumber dari pengetahuan lokal masyarakat adat,” kata Sjamsul.

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan sangat penting dalam strategi penanganan dampak pandemi pada masyarakat adat untuk memperhatikan latar belakang masyarakat adat yang berbeda-beda di setiap wilayahnya.

Penanganan berbasis karakteristik khusus masyarakat adat, kata Hilmar, akan mendorong penanganan pandemi yang lebih berkeadilan, terutama bagi masyarakat adat yang telah memiliki kerentanan sebelum pandemi untuk mendapatkan prioritas penanganan.

“Sedangkan masyarakat adat yang masih tertutup dan telah memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, sebaiknya tidak diganggu oleh kedatangan orang luar yang justru akan merusak pertahanan alamiah mereka” kata Hilmar.

Laporan merekomendasikan pentingnya dilakukan pemetaan yang lebih sistematis dan berkala untuk memotret situasi masyarakat adat. Pandemi COVID-19 juga memberi pelajaran pentingnya pendataan yang akurat dan waktu nyata, sehingga bisa diambil langkah- langkah yang tepat sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengungsi Gempa Bawean Mulai Terserang Penyakit
Pengungsi Gempa Bawean Mulai Terserang Penyakit

Berbagai penyakit itu timbul setelah warga tidur di luar rumah selama beberapa hari terakhir.

Baca Selengkapnya
Satu Dekade JKN Melayani Negeri, Solusi Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Badui
Satu Dekade JKN Melayani Negeri, Solusi Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Badui

Pemanfaatan program JKN terus meningkat setiap tahun sejak program itu diluncurkan pada 2014.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: 59 Persen Dokter Spesialis Terkonsentrasi di Pulau Jawa
Presiden Jokowi: 59 Persen Dokter Spesialis Terkonsentrasi di Pulau Jawa

Terlebih, kata Jokowi, distribusi dokter spesialis di daerah juga tak merata.

Baca Selengkapnya
Perlu SDM Unggul, Wamenkes: Rasio Dokter Indonesia di Bawah Standar WHO
Perlu SDM Unggul, Wamenkes: Rasio Dokter Indonesia di Bawah Standar WHO

Berdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di 2022.

Baca Selengkapnya
Jeritan Hidup di 4 Desa Miskin Jambi: Maut Terasa Dekat
Jeritan Hidup di 4 Desa Miskin Jambi: Maut Terasa Dekat

Desa miskin dengan potensi besar. Untuk menuju ke RS, butuh 4 jam perjalanan.

Baca Selengkapnya
Pemkab Gunungkidul Kekurangan Jumlah Dokter, Ini Jumlah yang Dibutuhkan
Pemkab Gunungkidul Kekurangan Jumlah Dokter, Ini Jumlah yang Dibutuhkan

Kekurangan dokter dirasakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Lantas berapa jumlah dokter yang dibutuhkan di sana?

Baca Selengkapnya
Ombudsman Sebut 190 Puskesmas di Indonesia Belum Punya Dokter
Ombudsman Sebut 190 Puskesmas di Indonesia Belum Punya Dokter

Dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.

Baca Selengkapnya
Anies Buka Data Ketimpangan di Indonesia: 64 Persen Dokter dan 74 Persen RS Ada di Jawa-Sumatera
Anies Buka Data Ketimpangan di Indonesia: 64 Persen Dokter dan 74 Persen RS Ada di Jawa-Sumatera

Berdasarkan data tersebut, membuat masyarakat di wilayah Timur Indonesia kesulitan berobat.

Baca Selengkapnya
Kesenjangan adalah Perbedaan yang Tak Seimbang, Ketahui Berbagai Contohnya
Kesenjangan adalah Perbedaan yang Tak Seimbang, Ketahui Berbagai Contohnya

Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya.

Baca Selengkapnya