Kemenhan ajukan anggaran Koopsusgap di pagu indikatif APBN 2019
Merdeka.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan pagu indikatif APBN 2019 untuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgap). Pengajuan anggaran itu telah dibicarakan dalam rapat kerja anggaran Komisi I DPR bersama Panglima TNI Maresekal Hadi Tjahjanto siang tadi (7/6).
Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Mars Muda Tata Endrataka menegaskan tidak hanya Koopssusgab saja yang diajukan oleh pihaknya. Tetapi juga untuk Bantuan Kendali Operasional (BKO) Polri.
"Dua-duanya (BKO dan Koopsusgap)," kata Tata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
Tata tidak merinci lebih lanjut berapa dana yang diajukan untuk Koopsusgap itu. Dia hanya merinci dana untuk Kemenhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, Udara dan juga laut.
"Sekarang ini baru pagu indikatif kita mendapatkan ajuan dari Rp 215 triliun, pagu indikatif turun Rp 106 triliun yang disetujui. Tetapi masih akan diproses lagi, nanti ada pagu anggaran, ada alokasi anggaran itu nanti prosesnya masih belum sampai sekarang," ungkapnya.
"Untuk Kemhan 19 (triliun), untuk TNI 8 (triliun), untuk Angkatan Darat 40 triliun, untuk Angkatan Laut 17 (triliun), untuk Angkatan Udara 14 (triliun)," lanjutnya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais membenarkan bahwa anggaran itu memang sempat diusulkan oleh Panglima TNI. Tetapi, kata dia, secara nomenklatur Koopsusgap akan diubah menjadi Koopsus TNI.
"Ya begini tadi Panglima menganggarkan Koopsusgab secara nomenklatur nanti akan diubah jadi Koopsus TNI. Jadi yang jadi Leadingnya adalah TNI," ungkapnya.
Meski diusulkan, Hanafi menegaskan hingga kini dana itu belum masuk ke anggaran tahun 2019. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dana itu masuk ke anggaran 2019
"Kalau ditanya apakah ada anggarannya karena sudah ada lembaganya ya tentu sekarang enggak ada, tentu masuk pada pengusulan anggaran tahun depan 2019 nanti itu," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaPengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaPihaknya juga telah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar atau mencapai Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaAtnike juga mengatakan program tersebut sudah melalui kesepakatan dengan pihak otorita IKN pada 39 Desembber tahun lalu
Baca SelengkapnyaHA diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung.
Baca SelengkapnyaTNI ikut berkomitmen membantu pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 125 juta hektare.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyentil Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista bekas senilai Rp700 tahun.
Baca Selengkapnya