Kemenpan RB Dorong Lembaga Pemerintahan Perbaiki Sistem Kearsipan

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendorong lembaga pemerintahan agar memperbaiki sistem kearsipan. Menpan RB, Tjahjo Kumolo menilai pentingnya arsip dalam menjaga sejarah bangsa hingga aset negara.

"Data aset-aset daerah, aset negara, data tata kelola pemerintahan, itu harus jelas. Jawa Tengah terbaik, karena cepat sampai di tingkat desa. Itulah pentingnya arsip. Kalau nggak, ada di Jakarta gedung hilang karena nggak bisa dibuktikan. Ada sumber yang menginfokan, ini kalau digugat bisa lepas," ujar Tjahjo usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Kearsipan di The Sunan Hotel Solo, Rabu (26/2).

Di Solo, dikatakan Tjahjo, permasalahan serupa terjadi pada kawasan Taman Sriwedari dan Benteng Vastenburg. Karena minimnya arsip, kepemilikan lahan pun menjadi bermasalah. Bahkan di Sriwedari sampai terjadi sengketa antara ahli waris dengan Pemkot Solo.

"Kita ambil contoh di Solo saja, masalah Sriwedari sempat ribut, belum lagi Benteng (Vastenburg). Saya kira ini harus segera diselesaikan," katanya. .

Selain aset, menurutnya, arsip juga penting untuk membuat sejarah nasional menjadi otentik. Dia mencontohkan ada sejumlah titik penting dalam sejarah Indonesia yang tidak didokumentasikan sebagai arsip negara.

"Termasuk kenapa yang harusnya jadi presiden itu Jenderal Wiranto (menggantikan Soeharto), orang Solo, kok jadi Pak Habibie. Itu harus ada data, harus ada arsipnya," katanya lagi.

Sementara, Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) saja, lanjut dia, juga tidak ada arsipnya. Tjahjo mempertanyakan dimana arsip tersebut saat ini berada. Bahkan dirinya sampai mendatangi keluarga Pak Yusuf mantan Panglima ABRI.

"Saya sampai datangi pak Yusuf. Katanya bapak dulu di sini, di sini, ini yang hilang," katanya lagi.

Sementara itu dalam rakornas tersebut, Menteri PAN-RB dan Plt Kepala ANRI juga menyerahkan penghargaan kepada 103 kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah yang telah melakukan sistem pengarsipan dengan baik.

Penghargaan antara lain diserahkan kepada 32 Kementerian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lainnya. Kementerian Sosial. menjadi salah satu penerima penghargaan dengan kategori 'memuaskan' dengan nilai 89,22.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Hartono Laras mengaku senang mendapatkan predikat memuaskan dalam penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut diharapkan bisa memacu kinerja para pegawai agar lebih baik dan menjadi nomor satu di masa depan.

"Arsip menjadi sumber ingatan, menjadi dasar Kemensos mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dengan demikian kita bisa mempercepat penanganan masalah sosial, terutama penanganan kemiskinan," jelas Hartono.

Menurut dia, ada lompatan yang sangat tinggi, dari awal mengelola arsip di tahun 2016. Pihaknya mendorong kesadaran, untuk pentingnya arsip dan dokumentasi. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi akan pentingnya arsip.

"Alhamdulillah tahun 2018 kita mendapatkan penilaian yang 76,20. Dan akhirnya melompat, tahun 2019 ini langsung kategori memuaskan. Jangan seingatnya saja, kearsipan ini harus kita kelola. Sehingga saat kita membutuhkan arsip, membutuhkan dokumentasi, bisa diketemukan secara cepat dan tepat. Pokoknya kita harus the best, nomor satu," tuntasnya.