Kepada Jokowi, Cak Imin tolak keras program Mendikbud sekolah 5 hari

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengimbau agar Menteri Pendidikan Muhajir Effendy tidak memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan program full day school atau sekolah lima hari. Menurut Cak Imin atau biasa disapa, para ulama dan masyarakat merasa terancam dengan keberadaan madrasah jika sekolah lima hari diterapkan saat ini.

"Menyangkut kekinian maka pelaksanaan full day school, yang mau dipaksakan Kementerian Pendidikan ini adalah bagian dari mengabaikan peran ulama. Karena ulama dan masyarakat bersatu padu tanpa biaya pemerintah. Mengajarkan karakter akhlak melalui madrasah-madrasah," tegas Cak Imin usai menghadiri acara silaturahmi dengan kader PKB Jateng di Gedung UTC, Kawasan Sampangan, Kota Semarang, Jawa Tengah Jumat (21/7) sore.

Cak Imin menilai sekolah lima hari yang dilaksanakan mayoritas oleh sekolah formal tidak akan mampu membentuk karakter siswa tanpa kehadiran madrasah. Terbukti, di kota-kota besar sering terjadi perkelahian, tawuran antar sekolah dan pelajar. Sebab, di madrasah, budaya solidaritas, hubungan kekerabatan bisa terbentuk dengan baik di madrasah.

"Membangun kultur karena sekolah saya jamin sekolah (formal) tidak akan mampu membentuk karakter. Guru agamanya terbatas. Valuenya tidak sehat. Bahkan di kota-kota besar sering perkelahian pelajar. Maka tidak mungkin pelajaran akhlak, pendidikan agama diserahkan kepada sekolah. Harus diserahkan kepada madrasah, pertemuan informal, hubungan kekerabatan hubungan budaya, solidaritas," terangnya.

Untuk itu, secara tegas Cak Imin menolak keras, program lima hari sekolah. "Oleh karena itu kami semua menolak pelaksanaan full day school, kembalikan kepada masing-masing untuk bebas memilih sehingga madrasah menjadi solusi di kota-kota besar karena madrasah tergusur maka banyak perkelahian pelajar karena itu kita semua akan menolak dengan pelaksanaan full day school," bebernya.

Cak Imin mengaku upaya penolakan pihaknya sudah dilakukan mulai dari melakukan rapat dengar pendapat di DPR sampai menyampaikan secara langsung ke Presiden RI Joko Widodo.

"Kita sudah terus mengajak rapat di DPR, kita sudah sampaikan ke Presiden dan kita juga terus melakukan penjelasan kepada kementerian, agar tidak dilaksanakan lagi full day school tapi diserahkan ke madrasah yang dibiayai oleh masyarakat," jelasnya.

Cak Imin menyatakan jika negara tidak akan kuat membiayai guru agama yang tersebar di seluruh sekolah di Indonesia. Apalagi, tidak semua guru formal mampu membangun sebuah kultur keagamaan yang berujung pada

terbentuknya akhlakul karimah, budi pekerti yang baik pada siswa.

"Negara tidak usah membiayai, negara tidak akan kuat. Berapa sih jumlah guru agama di sejumlah sekolah formal? Kecil sekali. Mampu nggak sih membangun satu kultur pemahaman keagamaan yang berujung pada akhlakul karimah? Cinta NKRI tanpa ada peran ulama dan madrasah? Karena itu ide full day school sangat tidak layak,” ungkapnya.

Dampak buruknya menurut Cak Imin, jika full day school diterapkan, akan terjadi kehilangan dan tradisi budaya anak-anak sekolah agama di madrasah diniyah. Serta sifat nasionalisme pada siswa terancam akan tidak mengakar.

"Dampak buruknya ya akan kehilangan kebudayaan dan tradisi pertemuan informal anak-anak sekolah dari berbagai kelas di madrasah diniyah. Hilangnya sosialisasi dan keagamaan di masyarakat karena sekolah formal mutlak tidak mampu. Gurunya terbatas. Ini mengkhawatirkan karena negara tidak akan mampu biayanya menghidupkan nasionalisme yang mengakar,” terangnya.

Sehingga, Cak Imin menilai kehadiran program lima hari sekolah hanya akan merusak akhlak, mentalitas, solidaritas dari para siswa yang telah terbukti mengenyam pendidikan di madrasah yang tersebar di Indonesia.

"Madrasah-madrasah yang ada itu cinta tanah airnya luar biasa. Akhlaknya, mentalitasnya, solidaritasnya, tidak ada perkelahian gara-gara madrasah. Ini mau dirusak dengan full day school. Sekolah terbukti tidak mampu menangani karakter. Serahkan kepada masyarakat," pungkasnya.