Kepala Bappenas Nilai Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya Tidak Tepat

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai, wacana pembentukan provinsi baru yaitu Bogor Raya dianggap tidak tepat sasaran. Dia berpendapat, pembentukan pemerintahan baru bukan penyelesaian dari masalah pelayanan publik masyarakat. Pasalnya, perkembangan dari wilayah perkotaan terjadi secara alamiah.

"Jadi bukan berdasarkan batas administratif. Masih ada solusi lain, dibandingkan harus membuat provinsi," kata Bambang saat diskusi terbuka Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Berbasis Smart City di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Kamis (22/8).

Pihaknya pun menawarkan solusi dalam pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan bagi wilayah penunjang Kota Jakarta. "Kita berikan penyelesaian masalah tersebut, yaitu pengembangan wilayah metropolitan termasuk juga metropolitan Jakarta yang nantinya mencakup daerah yang disebutkan tadi (Bogor Raya)," ungkapnya.

Dikatakan dia, wujud dari pengembangan wilayah metropolitan adalah memanfaatkan kerja sama antarpemerintah daerah. Terutama di bidang infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

"Jadi wilayah metropolitan yang kami usulkan itu, mendorong adanya kerja sama antarpemerintah daerah dalam menangani masalah fasilitas publik tertentu misalkan sampah, air, tergantung dari kebutuhan masing-masing wilayah metropolitan," tukasnya.

Nantinya masyarakat di daerah metropolitan akan mendapatkan fasilitas setara seperti Kota Jakarta tanpa harus membentuk wilayah administrasi sendiri. Format usulan tersebut nantinya juga akan dikoordinasi mencakup seluruh kebutuhan masyarakat salah satu contohnya adalah bagaimana pembangunan transportasi publik tidak terhalang oleh garis batas wilayah administrasi.

"Sekarang ini, MRT hanya bisa sampai Lebak Bulus. Alasannya, setelah Lebak Bulus ke sananya wilayah Tangerang. Seharusnya, transportasi ini diperpanjang tanpa melihat batas wilayah ini yang kita usulkan," ungkapnya.

Selanjutnya, Bambang meyakini apabila solusi tersebut direalisasikan maka ke depannya tidak perlu ada lagi ungkapan pembentukan provinsi baru. "Kalaupun misal dibentuk provinsi baru maka akan muncul lagi kebutuhan baru. Nah apakah harus dibentuk lagi kan tidak mungkin. Di sini kami bukan tidak setuju namun, hanya menyarankan saja bahwa ada pendekatan yang lebih baik," pungkasnya.