Kepala BP2MI: Sindikat TPPO Tak Tersentuh Hukum karena Bekingnya Aparat
Merdeka.com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut, sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama ini tidak tersentuh hukum karena dibekingi oknum kekuasaan. Benny menyebut, oknum itu mulai dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, Pemda hingga BP2MI sendiri.
"Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga sudah dari tiga tahun lalu saya katakan bahwa kenapa mereka menjadi kelompok yang untouchable di negeri ini karena selalu dibacking oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan," kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).
"Ini era keterbukaan, saya katakan ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair mengatakan ini," sambungnya.
-
Bagaimana cara BP2MI menekan sindikat TPPO? 'Kita lihat kepemimpinan beliau menjadi Menteri ATR sangat tegas, beliau berhasil menekan praktek para sindikat mafia tanah. Inikan kaitannya dengan sindikat perdagangan orang sama semangatnya, kita yakin beliau bisa menyikat semua praktis perdagangan orang,' ujarnya.
-
Siapa yang terlibat dalam sindikat TPPO? Berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar diduga berkomplot dengan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh negara, seperti aparat penegak hukum atau APH.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Kenapa BP2MI bekerja sama dengan BNI? Penerbitan rekening taplus G to G untuk Pekerja Migran Indonesia ini memiliki beberapa keuntungan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani mengapresiasi BNI karena telah bersedia bekerjasama dengan BP2MI dalam penerbitan rekening taplus G to G untuk para Pekerja Migran Indonesia.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
Dilaporkan ke PPATK
Benny mengatakan, bisnis perdagangan orang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Menurut dia, perputaran uangnya mencapai ratusan miliar rupiah.
"Penjelasan sudah disampaikan PPATK sebelumnya sudah dijelaskan ratusan miliar perputaran uang yang diduga berasal dari sindikat penempatan ilegal, itu belum jika ditarik mundur ke belakang, misal 5 atau 10 tahun yang lalu. Ini yang sering saya katakan, ini bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar," jelas Benny.
Terbaru, Benny menyampaikan ada satu oknum di BP2MI yang terlibat dalam bisnis TPPO ini. Oknum itu menerima aliran dana terkait penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).
"Kita baru menerima data dari berbagai data yang dikirim rekan-rekan PPATK, diduga kuat satu orang BP2MI tentu masih kita rahasiakan namanya terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal," kata Benny.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TNI menegaskan pihaknya telah banyak menggagalkan banyak penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Baca SelengkapnyaKepala BP2MI menyampaikan di depan presiden siapa otak di balik judi online yang ada di Kamboja.
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan dalam operasi tangkap tangan prajurit TNI telah melibatkan Puspom. Puspom disebut telah terlibat saat proses OTT dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaPertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3).
Baca SelengkapnyaKeterlibatan oknum TNI-Polri hingga pegawai pemerintah membuat praktik bisnis penempatan PMI ilegal keluar negeri sulit diberantas.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD mengakui Kepala BP2MI Benny Ramdhani tidak hanya memberikan nama inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia
Baca SelengkapnyaBenny enggan menanggapi lebih jauh soal alasan dari sulitnya menyentuh T
Baca Selengkapnya