Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Wajibkan Pegawai KSP Teken Pakta Integritas
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta para jajarannya untuk menandatangani pakta integritas. Moeldoko ingin para pegawai Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal program prioritas Presiden Jokowi dengan kredibel dan profesional.
Tak hanya itu, Moeldoko juga menekankan perlunya komitmen dan integritas tinggi dari seluruh karyawan di lingkungan KSP. Sehingga, Moeldoko mewajibkan para pegawai KSP harus menandatangani sebuah pakta integritas.
"Yang tidak sepakat dengan isinya dan tidak menandatangani, silakan untuk mencari pekerjaan lain. Tidak ada tempat bagi mereka di KSP," kata Moeldoko dikutip dari siaran pers Kantor Staf Presiden, Senin (18/12/2019).
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa KSAD yang pernah menolak perintah Presiden Soeharto? Pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini merupakan salah satu pejabat era Orde Baru yang bisa diandalkan. Presiden Soeharto menaruh kepercayaan tinggi terhadapnya. Meski demikian, ia dikenal sebagai pejabat Orde Baru yang bersih dan tidak korup.
-
Siapa yang harus mengundurkan diri? Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, anggota dewan yang terpilih harus mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon kepala daerah.
-
Siapa yang dipecat dari pekerjaannya? Pada 19 September, bank tersebut mengumumkan pemutusan hubungan kerja Shi dan pengeluaran dirinya dari Partai Komunis China setelah dilakukan penyelidikan terkait masalah tersebut, menurut laporan dari media China, Securities Times.
Pakta Integritas tersebut merupakan pelengkap dari Kode Etik yang selama ini berlaku di KSP. Kode Etik KSP meliputi aspek religiusitas, integritas dan profesionalitas, termasuk di dalamnya ada mekanisme penanganan bagi yang melanggar.
Pakta Integritas yang harus diikuti seluruh karyawan di KSP ini terdiri dari tujuh butir. Adapun isinya antara lain, Menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas, berperan secara proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Moeldoko sendiri secara khusus salah satu dalam butir pakta integritas, dimana para pegawai KSP tidak diperbolehkan meminta dan/atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.
Pegawai KSP harus Melepaskan Politik Praktis
Seperti diketahui, KSP merupakan lembaga di lingkungan istana yang keberadaannya mengikuti masa bakti Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saat berakhirnya masa jabatan kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober lalu, KSP dibubarkan terhitung 18 Oktober 2019.
Seluruh tenaga ahli yang telah membantu dalam masa jabatan lima tahun terakhir, mereka secara otomatis selesai masa baktinya.
Moeldoko kembali terpilih sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju. Untuk mendukung kinerjanya, KSP kembali melakukan perekrutan tenaga profesional untuk mengawal Program Prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amien.
Hingga saat ini baru 30 persen posisi terisi. Moeldoko secara terbuka membuka kesempatan bagi profesional baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, swasta, pegawai negeri sipil, militer, partai politik, maupun relawan untuk mengisi posisi tersebut.
Kendati begitu, Moeldoko mengingatkan, saat bekerja di KSP mereka harus melepaskan politik praktis. Pasalnya, para pegawai KSP akan bekerja untuk presiden dan wakil presiden.
"Tapi semua harus melalui proses rekrutmen yang ketat," ucap mantan Panglima TNI itu.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut, pada zaman dulu TNI memiliki yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis. Saat ini hal tersebut sudah tidak ada lagi di TNI.
Baca SelengkapnyaMoeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca SelengkapnyaSatpol PP Garut viral dukungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca SelengkapnyaTito menyebut, jika tak mundur maka dirinya akan mencopot dengan tidak hormat.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya mempersilakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk mundur
Baca SelengkapnyaHasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya