Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketahuan Jadi Kader Partai, Calon Anggota PPK di Makassar Batal Dilantik

Ketahuan Jadi Kader Partai, Calon Anggota PPK di Makassar Batal Dilantik Pelantikan anggota PPK di Makassar. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar melantik 75 orang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka berasal dari 15 kecamatan yang tersebar di Makassar. Pelantikan berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Sabtu (29/2). 75 anggota PPK tersebut dipilih dari 1.048 pendaftar atau calon anggota PPK.

Komisioner KPU Makassar Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Endang Sari mengatakan, sejumlah peserta yang gugur karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS), ada kesalahan fatal tidak bisa ditolerir.

"Ada yang terbukti jadi anggota partai aktif, jadi kami langsung TMS-kan dan tidak lanjut ke proses wawancara. Ada juga karena masuk periodisasi atau berturut-turut empat kali menjabat PPK sehingga tidak bisa lanjut tes wawancara," kata Endang kepada wartawan.

Endang Sari menambahkan, ada lima kecamatan yang berubah formasinya karena dinilai TMS. "Kami sangat memperhatikan tanggapan masyarakat saat dibuka ruang tanggapan usai mempublis nama para calon. Juga laporan dari Bawaslu. Yang terbukti dan pelanggarannya fatal tidak bisa kami lantik," tandas Endang Sari.

Saat pelantikan, 75 PPK baru ini berpakaian rapi dengan stelan jas. Suasana pelantikan PPK yang tidak biasa. Endang menuturkan, sengaja pelantikan di-setting demikian agar tumbuh rasa cinta dan tanggung jawab.

"Ketika kecintaan itu tumbuh maka mereka akan bekerja semaksimal mungkin untuk lembaga ini. Mencurahkan seluruh jiwa raganya sehingga tidak akan melakukan pengkhianatan terhadap lembaga ini," tandas Endang Sari.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Usung Kader pada 11 Pilkada di Jateng
PKB Usung Kader pada 11 Pilkada di Jateng

PKB tidak harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah pada sebelas kabupaten/kota itu.

Baca Selengkapnya
Menanti Gebrakan Pansel Capim KPK
Menanti Gebrakan Pansel Capim KPK

Penetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dibuka, Istana Minta Masyarakat Lihat Calon Pemimpin yang Tepat
Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dibuka, Istana Minta Masyarakat Lihat Calon Pemimpin yang Tepat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 pada hari ini, Selasa (27/8).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Tidak Ingin Pilkada Jakarta Diisi Kotak Kosong
PKS Tidak Ingin Pilkada Jakarta Diisi Kotak Kosong

PKS menyatakan tidak ingin membiarkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta diisi dengan kandidat kotak kosong.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup, Pansel Terima 525 Orang
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup, Pansel Terima 525 Orang

Arif merinci, 525 pendaftar terdiri dari 318 orang yang mendaftar sebagai capim KPK dan 207 orang yang mendaftar sebagai calon anggota Dewas KPK.

Baca Selengkapnya
KPU Ingatkan Koalisi yang Ingin Cabut Dukungan Harus Beri Surat Tertulis
KPU Ingatkan Koalisi yang Ingin Cabut Dukungan Harus Beri Surat Tertulis

Namun, KPU menambah waktu perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala daerah mulai tanggal 2-4 September

Baca Selengkapnya
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur
Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur

Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur

Baca Selengkapnya