Ketua TMP Sidoarjo menduga program PKH skenario dengan mengundang Khofifah

Merdeka.com - Kehadiran mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di acara rapat Program Keluarga Harapan (PKH) Jatim terus menuai kritikan dari sejumlah pihak. Apalagi, saat ini Khofifah maju Pilgub Jatim 2018.

"Jelas banyak orang curiga kehadiran Khofifah di acara rapat pendamping PKH Jawa Timur. Kenapa ? Karena saat ini sudah tidak menjabat Menteri Sosial dan kapasitasnya maju Pilgub Jatim," kata Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Sidoarjo, Heru Sastrawan kepada merdeka.com, Sabtu (3/2).

Sudah sewajarnya, lanjut Heru, jika banyak pihak mensoal kehadiran Khofifah yang kini maju Pilgub Jatim dengan Emil Dardak di acara yang digelar di salah satu Villa di Trawas Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Apalagi, sambung dia, pendamping PKH juga menyematkan gelar penghormatan 'Ibu PKH' terhadap Khofifah, yang dinilai berhasil dengan program tersebut.

"Kami tidak nyinyir, coba kita logika saja, kenapa baru sekarang penghargaan itu diberikan, apakah tidak tau kalau Bu Khofifah sekarang maju Pilgub, saya kira mereka (pendamping PKH) taulah," ungkap dia.

Heru justru menduga, kegiatan itu memang sengaja di skenario dengan mengundang Khofifah, lalu diberi penghargaan. Apalagi, lanjut Heru, acara tersebut juga tidak dihadiri perwakilan dari Kemensos dan perwakilan Dinsos Jatim.

Bahkan, dari pemberitaan, ada dua Kabupaten yang tidak hadir pada acara tersebut. "Kami jelas menduga-duga kenapa pihak Kemensos tidak ada. Kalau ini ada mobilisasi dari pendamping PKH se-Jatim untuk pemenangan Bu Khofifah bisa berbahaya," kata dia.

Apalagi, menurut Heru, jumlah pendamping PKH di Jawa Timur cukup banyak, termasuk penerima PKH. "Kami berharap jangan sampai pendamping PKH yang digaji negara menjadi alat pasangan tertentu untuk memenangkan Pilgub Jatim, jangan sampai ada hutang budi," ucap dia.

Selain itu, Heru juga berharap pihak Bawaslu Jawa Timur dan jajaran hingga tingkat desa dan kelurahan mengantisipasi dan mendeteksi sejak dini dugaan adanya mobilisasi penyelenggara negara untuk pemenangan pasangan calon tertentu.

"Kami berharap itu menjadi atensi Bawaslu agar tidak sampai mencederai pesta demokrasi," katanya. (mdk/paw)