Kisruh data Pilwalkot Makassar, KPU Sulsel duga ada form C1 abal-abal

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisioner KPU Sulsel divisi humas dan data informasi, Uslimin mengatakan, terjadinya perbedaan data dan angka hasil penghitungan suara dari scan format C1 di portal infopemilu.kpu.go.id dengan data yang di lapangan karena ada indikasi ada pihak yang menyerahkan format C1 abal-abal.

"Di kasus Pilwalkot Makassar, perbedaan data dan angka di aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) KPU itu denga data lapangan, kita sudah menemukan ada indikasi ada yang menyerahkan format C1 abal-abal atau yang berisi data manipulasi ke operator yang men-scan format C1," kata Uslimin kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, KPU Sulsel, Sabtu, (30/6).

Operator itu, kata Uslimin, menerima form C1 untuk discan hanya dari PPK bukan dari pihak lain. Jadi jika ada yang diduga data manipulatif tentu dari PPK karena dia yg menyerahkan," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Dia mengungkapkan, pada Jumat malam (29/6), ketua KPPS dari Kelurahan Bontoduri, Jamaluddin Manda datang ke ruang data center KPU Makassar yang berhadapan dengan ruang data center KPU Sulsel di Hotel Clarion, Makassar mengklarifikasi data yang muncul di SITUNG KPU Sulsel. Dia membandingkan data yang dipunyai langsung dari PPS dan ternyata banyak perbedaan.

Jamaluddin Manda ini, kata Uslimin, memastikan data yang tayang di SITUNG itu adalah data yang manipulatif oleh karenanya dia diarahkan untuk segera melaporkan ke Gakkumdu Bawaslu Makassar diantara komisioner KPU Sulsel dan KPU Makassar dengan menyertakan Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KPU Makassar, Nurhaeriyah.

Indikasinya sangat sederhana, kata Uslimin. Tahapan data perolehan suara itu secara berjenjang diawali dari yang menyerahkan format C1 itu dari TPS ke PPS, dari PPS ke PPK dan seterusnya. Di sinilah diduga ada yang mencoba menyelinap.

"Kita telisik, yang sempat discan operator adalah data format C1 fotocopian dan itu tidak sempat diperiksa oleh operator. Format C1 yang disetor ke operator untuk discan itu banyak sekali dan tidak sempat diperiksa satu persatu. Salah satunya adalah format C1 di Kelurahan Bontoduri yang kopnya tertulis rekapitulasi bupati dan wakil bupati padahal di Makassar itu Pilwalkot dengan paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi dan kotak kosong," kata Uslimin.

Ditambahkan, agar kegaduhan tidak terus berlanjut maka KPU Sulsel berkoordinasi dengan KPU Makassar. Karena diantara laporan dari sejumlah daerah yang menggelar pilkada, dari Makassarlah yang paling lambat. (mdk/bal)