Kodam Wirabuana akan tindak warga sipil berpakaian militer

Merdeka.com - Kodam VII/Wirabuana gerah dengan banyak kasus warga sipil menggunakan atribut militer untuk melakukan tindakan kriminal. Kodam mengerahkan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menyosialisasikan larangan penggunaan atribut militer bagi warga sipil.

"Dipastikan kalau ada warga sipil yang menggunakan atribut militer, itu untuk melakukan tindak pelanggaran hukum, mereka akan melakukan penipuan dan arogan karena jelas-jelas atribut itu bukan haknya," ucap Kepala Staf Kodam (Kasdam) VII/Wirabuana Brigjen TNI Supartodi di lapangan Makodam VII/Wirabuana di jl Urip Sumoharjo, Kamis pagi tadi, (26/1).

Penggunaan atribut militer yang dimaksudnya adalah seragam militer yang lengkap dengan tanda pangkat. Supartodi memerintahkan anak buahnya untuk langsung menangkap jika menemukan warga sipil yang mengenakan atribut militer.

Pihaknya tidak melarang jika ada warga yang menggunakan atribut mirip militer seperti kaos loreng. Tapi tetap juga harus diwaspadai agar warga yang mengenakan kaos seperti itu tidak dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran hukum misalnya pelanggaran lalu lintas.

Dalam operasi Gaktib dan yustisi yang akan berlangsung selama 28 hari ini, tambah Brigjen TNI Supartodi, pihaknya tidak melibatkan pihak-pihak di luar TNI. Operasi dilakukan langsung oleh Polisi Militer (POM) untuk meningkatkan disiplin prajurit TNI dan PNS dalam wilayah Kodam VII/Wirabuana.

Dia menegaskan, siapa pun kedapatan bersalah dan melakukan pelanggaran hukum, harus ditindak tegas. Tidak ada toleransi, tidak ada kolusi. (mdk/noe)