Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi I setuju TNI dilibatkan berantas terorisme

Komisi I setuju TNI dilibatkan berantas terorisme TNI di Asmat. ©handout/Puspen TNI

Merdeka.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung TNI dilibatkan secara aktif memberantas tindak pidana terorisme. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari aksi terorisme jangan dipandang sebagai kejahatan biasa tetapi bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.

"Jadi oleh karenanya pelibatan TNI dalam hal ini karena berkaitan dengan kedaulatan negara saya dan teman-teman Komisi I sepakat dengan hal itu," ujar Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).

Abdul menegaskan, Komisi I tidak akan melakukan audiensi dengan Pansus RUU Terorisme terkait usulan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Orang lain juga bertanya?

"Tapi UU teroris Pansusnya biar berjalan. Saya menghormati mereka saya tidak ingin gimana-gimana tapi kalau saya ditanya ketika terorisme, saya mengartikan sebagai kejahatan juga terhadap kedaulatan negara," tegasnya.

Senada dengan Abdul, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai pelibatan TNI dalam membantu memberantas terorisme sudah tepat. Sebab, teroris kerap melakukan ancaman dengan menggunakan alat perang seperti bom, sehingga TNI sebagai pasukan pertahanan negara harus dilibatkan.

"Ya tepat dong. Tapi ada yang cuma sampai kamtibmas. Tapi kalau sudah punya alat perang, bom itu kan alat perang, ya yang menanganinya ya pasukan perang pertahanan," kata Ryamizard.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.

Baca Selengkapnya
Disetujui Jadi Panglima, Jenderal Agus: Netralitas TNI Harga Mati
Disetujui Jadi Panglima, Jenderal Agus: Netralitas TNI Harga Mati

Agus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan TNI Keberatan KPK Tetapkan Tersangka Kabasarnas: Militer Punya Ketentuan Sendiri
Blak-blakan TNI Keberatan KPK Tetapkan Tersangka Kabasarnas: Militer Punya Ketentuan Sendiri

"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."

Baca Selengkapnya
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!
Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!

Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Baca Selengkapnya
TNI Sebut Penetapan Tersangka Kabasarnas Bukan Ranah KPK, Begini Aturannya
TNI Sebut Penetapan Tersangka Kabasarnas Bukan Ranah KPK, Begini Aturannya

Alasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.

Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu, DPR Bentuk Panja Netralitas TNI
Jelang Pemilu, DPR Bentuk Panja Netralitas TNI

Kata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.

Baca Selengkapnya
Mayor Teddy di Barisan Tim Prabowo saat Debat Capres, Bawaslu: Bukan Tim Kampanye
Mayor Teddy di Barisan Tim Prabowo saat Debat Capres, Bawaslu: Bukan Tim Kampanye

Pihaknya telah melakukan kajian dan koordinasi dengan TNI sesuai dengan MoU atau nota kesepahaman berkaitan dengan neteralitas ASN TNI dan Polri.

Baca Selengkapnya
VIDEO: TPN Kecam Mayor Teddy Duduk Bareng Pendukung Prabowo: TNI Tidak Boleh
VIDEO: TPN Kecam Mayor Teddy Duduk Bareng Pendukung Prabowo: TNI Tidak Boleh

Aria Bima meminta Bawaslu untuk lebih ketat mengatur TNI yang ikut mendukung salah satu capres

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya