Komisi I setuju TNI dilibatkan berantas terorisme
Merdeka.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung TNI dilibatkan secara aktif memberantas tindak pidana terorisme. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari aksi terorisme jangan dipandang sebagai kejahatan biasa tetapi bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.
"Jadi oleh karenanya pelibatan TNI dalam hal ini karena berkaitan dengan kedaulatan negara saya dan teman-teman Komisi I sepakat dengan hal itu," ujar Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).
Abdul menegaskan, Komisi I tidak akan melakukan audiensi dengan Pansus RUU Terorisme terkait usulan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Apa yang dilakukan TNI untuk mencegah pertikaian? Komandan Kompi (Danki) Alpha Mayor Inf Handi Wibowo segera melaksanakan prosedur tetap sebagai pasukan misi perdamaian PBB. Selanjutnya Danki Alpa melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas dan menyiapkan Quick Reserve Team (QRT) yang berjumlah 23 personel untuk menghadang tank Markava milik Israel guna mencegah terjadinya pertikaian dengan tentara Lebanon.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
"Tapi UU teroris Pansusnya biar berjalan. Saya menghormati mereka saya tidak ingin gimana-gimana tapi kalau saya ditanya ketika terorisme, saya mengartikan sebagai kejahatan juga terhadap kedaulatan negara," tegasnya.
Senada dengan Abdul, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai pelibatan TNI dalam membantu memberantas terorisme sudah tepat. Sebab, teroris kerap melakukan ancaman dengan menggunakan alat perang seperti bom, sehingga TNI sebagai pasukan pertahanan negara harus dilibatkan.
"Ya tepat dong. Tapi ada yang cuma sampai kamtibmas. Tapi kalau sudah punya alat perang, bom itu kan alat perang, ya yang menanganinya ya pasukan perang pertahanan," kata Ryamizard.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaKata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.
Baca SelengkapnyaPihaknya telah melakukan kajian dan koordinasi dengan TNI sesuai dengan MoU atau nota kesepahaman berkaitan dengan neteralitas ASN TNI dan Polri.
Baca SelengkapnyaAria Bima meminta Bawaslu untuk lebih ketat mengatur TNI yang ikut mendukung salah satu capres
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya