Konflik petani Urut Sewu vs TNI bak api dalam sekam

Merdeka.com - "Mas..mas, jangan lewat depan sana, lebih baik memutar saja," suara Basir (35), warga desa Tlogodepok Kecamatan Mirit Kebumen Jawa Tengah saat hendak menunjukkan lokasi pemagaran lahan yang hingga kini menjadi wilayah sengketa petani Urut Sewu Kebumen dengan TNI, beberapa waktu lalu.

Suasana tegang beberapa saat terjadi dalam kendaraan yang ditumpangi. Sambil menyembunyikan muka, Basir meminta agar kendaraan memutar menuju lokasi pemagaran yang sudah dilakukan sepihak oleh pihak TNI.

"Saya ndak enak mas, soalnya saya juga mengenal mereka dan kami masih satu desa," ujar pria yang selama ini aktif dalam organisasi Tlogo Wiraputra Desa Tlogodepok.

Keengganan Basir saat itu sangat beralasan. Pasalnya pada Kamis (7/11) silam, warga Tlogodepok mendatangi balai desa guna menolak rencana pemagaran yang dilakukan di lahan sengketa antara warga sekitar dan TNI di wilayah tersebut. Protes dilakukan lantaran warga tidak pernah mendapat sosialisasi. Bahkan, selama ini banyak warga yang lahan pertanian mereka yang berada di dalam lahan sengketa.

"Kalau mau di tembok, kami mau nggak mau harus memutar. Padahal, lahan dan pohon yang saya tanam sejak lama ada di dalam sana. Kalau di pagar, kami harus memutar untuk melewati pintu yang ada dan kalau pintunya dikunci, kami tidak bisa masuk," ujar Jiono (50), warga Tlogodepok yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil menderes kelapa di kawasan selatan desanya.

Aksi yang berlangsung di depan balai desa tersebut, diikuti ratusan warga desa yang merasa terganggu dengan adanya rencana tersebut. Mereka meminta, pemagaran tidak dilanjutkan dahulu sebelum selesai semua perkaranya.

"Kami sudah meminta agar pemagaran dihentikan, tetapi buktinya malah terus berlanjut. Bahkan, pengerjaan sudah cukup lama dan pondasi sudah memanjang dan bahkan membelah lahan pertanian holtikultura milik warga," ujar Koordinator organisasi Tlogo Wiraputra, Slamet Riyadi.

Slamet mengemukakan, ketegangan antar penduduk saat ini sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Antara kelompok yang pro dan kontra pemagaran tidak ada yang mau mengalah.

Slamet yang menolak pemagaran, bahkan meyakini kondisi akan semangat memanas karena tidak ada upaya mediasi dari desa dan pemerintahan. "Kami sebenarnya hanya meminta pemagaran lahan sengketa dihentikan untuk sementara waktu," ujarnya.

Sebelumnya, Komandan Distrik Militer 07/09 Kebumen, Letkol Inf Dany Rakca Andalasawan kepada wartawan mengatakan proyek itu merupakan tindak lanjut dari program Kementerian Pertahanan RI dalam rangka menertibkan administrasi batas wilayah kawasan pertahanan dan keamanan di Indonesia.

"Batas itu yang kami pagar dan sepanjang 500 meter tersebut tidak ada tanah milik warga," katanya kepada wartawan.

Sengketa lahan di wilayah Urut Sewu selama ini masih terus terjadi. Konflik terjadi karena di wilayah itu, warga mengaku memiliki bukti kepemilikan lahan dalam bentuk leter C. Namun, di sisi lain, wilayah tersebut kerap dijadikan tempat latihan perang TNI.

Bahkan, beberapa bulan lalu, lahan yang berdekatan dengan laut selatan tersebut dijadikan tempat uji coba senjata berat oleh tentara. (mdk/mtf)