Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK didesak usut dugaan penipuan & penggelapan PT Sipoa di Surabaya

KPK didesak usut dugaan penipuan & penggelapan PT Sipoa di Surabaya Korban Sipoa kembali turun jalan,. ©2018 Merdeka.com/Moch Andriansyah

Merdeka.com - Puluhan korban proyek apartemen PT Sipoa kembali menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam dua kali menggelar aksi pada dua pekan lalu, mereka meminta pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra ikut mendampingi kasusnya.

Kali ini, Rabu (26/9), para korban dugaan penipuan dan penggelapan PT Sipoa yang menamakan Forum Peduli Masyarakat Bawah (FPMB), itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proses persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Sipoa. Sebab, para pendemo mengaku mencium ada pihak-pihak yang mencoba ingin mempengaruhi keputusan majelis hakim.

"Ada hakim yang diduga menutup-nutupi kedok dari dalang atau otak kasus penipuan Sipoa," kata salah satu orator aksi.

Karena melihat adanya kejanggalan dalam roses hukum perkara PT Sipoa dengan terdakwa Budi Santoso dan Klemen Sukarno Candra, para pendemo juga mengaku sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua saya kirimi (surat). Ke presiden, wakil presiden, staf presiden, Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan kepolisian," kata Muhammad Aldo, salah satu pengunjuk rasa yang juga menjadi korban PT Sipoa.

Sayang, Aldo mengaku, surat yang dikirimnya itu hingga kini belum ada respon. "Saya harus bagaimana lagi?" keluhnya sembari berharap KPK mau turun tangan mengawasi proses persidangan kasus PT Sipoa di PN Surabaya.

Dan jika dalam aksi ini tetap tidak ada respon, para pendemo mengaku akan mendatangi kantor KPK serta institusi lain secara langsung. "Saya ingin KPK menyelidiki sidang Sipoa. Saya akan mengantar sendiri surat ini ke KPK minggu depan," aku Aldo.

Selain berorasi, massa FPMB juga membentangkan spanduk: KPK harus turun tangan dalam persidangan Sipoa dan beberapa poster yang salah satunya bergambar Teguh Kinarto, salah satu pemegang saham PT Bumi Samudra Jedine, perusahaan di bawah bendera PT Sipoa Group.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Baca Selengkapnya
Divonis Bebas, Kuasa Hukum Indra dan Riansyah: Hukum Masih Tegak di Negeri Ini
Divonis Bebas, Kuasa Hukum Indra dan Riansyah: Hukum Masih Tegak di Negeri Ini

Tim Kuasa Hukum Indra Ari Murto dan Riansyah Sawaluyo S.H., M.H. menyebutkan seluruh tuntutan hukum sudah sesuai dengan fakta

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Kantor Kejari, Temukan Bukti Kasus Suap Kajari Bondowoso
KPK Geledah Kantor Kejari, Temukan Bukti Kasus Suap Kajari Bondowoso

Saat ini, KPK tengah mengusut kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro.

Baca Selengkapnya
Kuasa Hukum Kreditur PT Hitakara Harap Putusan Majelis Hakim Ikuti UU Kepailitan
Kuasa Hukum Kreditur PT Hitakara Harap Putusan Majelis Hakim Ikuti UU Kepailitan

Kasus yang menyeret dua pengacara yakni Indra Ari Murto dan Riansyah ini bermula dari penawaran investasi condotel oleh PT. Hitakara pada tahun 2012

Baca Selengkapnya
Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan
Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan

Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari

Penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Sekjen PDIP Hasto Terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK Panggil Sekjen PDIP Hasto Terkait Kasus Korupsi DJKA

Hasto dipanggil sebagai seorang konsultan dalam kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.

Baca Selengkapnya
KPPU Denda Rp28 M ke 2 Perusahaan atas Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM
KPPU Denda Rp28 M ke 2 Perusahaan atas Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro

Baca Selengkapnya
Kejagung Usut Korupsi Proyek Fiktif Diduga Rugikan Negara Rp318 Miliar
Kejagung Usut Korupsi Proyek Fiktif Diduga Rugikan Negara Rp318 Miliar

Kejagung menduga ada kucuran dana yang seolah-olah untuk proyek pembangunan, namun terindikasi tidak ada hasilnya.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Lagi Sekjen Kemenhub Novie Riyanto Terkait Kasus Dugaan Suap DJKA
KPK Panggil Lagi Sekjen Kemenhub Novie Riyanto Terkait Kasus Dugaan Suap DJKA

Pemanggilan Novie, kata KPK, sehubungan dengan adanya pengembangan penyelidikan kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Kantor Perusahaan Sekuritas Sidik Korupsi PT Taspen, Sejumlah Barang Bukti Disita
KPK Geledah Kantor Perusahaan Sekuritas Sidik Korupsi PT Taspen, Sejumlah Barang Bukti Disita

Tessa mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang mendalami berbagai alat bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut untuk disertakan dalam berkas perkara.

Baca Selengkapnya