KPK didesak usut dugaan penipuan & penggelapan PT Sipoa di Surabaya
Merdeka.com - Puluhan korban proyek apartemen PT Sipoa kembali menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam dua kali menggelar aksi pada dua pekan lalu, mereka meminta pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra ikut mendampingi kasusnya.
Kali ini, Rabu (26/9), para korban dugaan penipuan dan penggelapan PT Sipoa yang menamakan Forum Peduli Masyarakat Bawah (FPMB), itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proses persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Sipoa. Sebab, para pendemo mengaku mencium ada pihak-pihak yang mencoba ingin mempengaruhi keputusan majelis hakim.
"Ada hakim yang diduga menutup-nutupi kedok dari dalang atau otak kasus penipuan Sipoa," kata salah satu orator aksi.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Karena melihat adanya kejanggalan dalam roses hukum perkara PT Sipoa dengan terdakwa Budi Santoso dan Klemen Sukarno Candra, para pendemo juga mengaku sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Semua saya kirimi (surat). Ke presiden, wakil presiden, staf presiden, Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan kepolisian," kata Muhammad Aldo, salah satu pengunjuk rasa yang juga menjadi korban PT Sipoa.
Sayang, Aldo mengaku, surat yang dikirimnya itu hingga kini belum ada respon. "Saya harus bagaimana lagi?" keluhnya sembari berharap KPK mau turun tangan mengawasi proses persidangan kasus PT Sipoa di PN Surabaya.
Dan jika dalam aksi ini tetap tidak ada respon, para pendemo mengaku akan mendatangi kantor KPK serta institusi lain secara langsung. "Saya ingin KPK menyelidiki sidang Sipoa. Saya akan mengantar sendiri surat ini ke KPK minggu depan," aku Aldo.
Selain berorasi, massa FPMB juga membentangkan spanduk: KPK harus turun tangan dalam persidangan Sipoa dan beberapa poster yang salah satunya bergambar Teguh Kinarto, salah satu pemegang saham PT Bumi Samudra Jedine, perusahaan di bawah bendera PT Sipoa Group.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaTim Kuasa Hukum Indra Ari Murto dan Riansyah Sawaluyo S.H., M.H. menyebutkan seluruh tuntutan hukum sudah sesuai dengan fakta
Baca SelengkapnyaSaat ini, KPK tengah mengusut kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro.
Baca SelengkapnyaKasus yang menyeret dua pengacara yakni Indra Ari Murto dan Riansyah ini bermula dari penawaran investasi condotel oleh PT. Hitakara pada tahun 2012
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaHasto dipanggil sebagai seorang konsultan dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.
Baca SelengkapnyaKasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro
Baca SelengkapnyaKejagung menduga ada kucuran dana yang seolah-olah untuk proyek pembangunan, namun terindikasi tidak ada hasilnya.
Baca SelengkapnyaPemanggilan Novie, kata KPK, sehubungan dengan adanya pengembangan penyelidikan kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaTessa mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang mendalami berbagai alat bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut untuk disertakan dalam berkas perkara.
Baca Selengkapnya