Follow
KPK nilai lebih efektif memiskinkan koruptor ketimbang sanksi sosial
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan kurang setuju dengan usulan sanksi sosial terhadap pelaku koruptor. Basaria lebih setuju dengan upaya penegak hukum dengan memiskinkan koruptor.
Menurut Basaria, upaya KPK dalam memiskinkan para koruptor sudah diupayakan dengan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Lebih efektif kalau seluruh hartanya yang berasal dari kejahatan diambil dengan menggunakan Undang-undang TPPU," ujar Basaria, Senin (3/10).
-
Bagaimana Sahroni menilai kinerja KPK? 'Namun meski begitu, dengan posisi yang lebih tinggi saat ini, saya harap Pak Nawawi tidak jadi luput dan tetap peka dalam melihat serta membehani problem di internal KPK ,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (27/11).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Bagaimana Dewas KPK menjatuhkan sanksi kepada Karutan? Fauzi dijatuhi sanksi berupa pernyataan permintaan maaf. Selain itu, dia direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian untuk mendapatkan sanksi disiplin.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
Seperti diketahui Kementerian Hukum dan HAM mengajukan usulan hukuman tambahan bagi para pelaku koruptor dengan sanksi sosial selain dipenjara, salah satu contohnya dengan menyapu jalan.
Usulan tersebut sudah didengar oleh Presiden Joko Widodo. Namun belum ada respon dari Jokowi terkait hal itu, usulan tersebut saat ini masih tengah dikaji oleh Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies mengatakan, Indonesia saat ini telah banyak dirusak oleh para koruptor culas.
Baca Selengkapnya
"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, mengirim koruptor ke Nusakambangan bukan cara efekif untuk memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca Selengkapnya
Berbeda dengan Megawati, Gerindra tak setuju KPK dibubarkan.
Baca Selengkapnya
Dia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.
Baca Selengkapnya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Hasto menyebut pernyataan Megawati soal usulan pembubaran KPK dipelintir.
Baca Selengkapnya
Namun, kata Kaesang, meloloskan RUU tersebut di parlemen juga menjadi PR besar.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya