KPK sebut pentingnya kaderisasi partai agar kader terbebas korupsi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis upaya kaderisasi partai politik terbebas dari praktik uang jika sistem di internal partai dijalankan dengan baik. Dia juga menyebutkan dalam menjabat suatu jabatan di partai politik seharusnya melewati beberapa tahapan.

Dia mengatakan tidak bisa seseorang atau kader tertentu masuk ke sebuah partai politik tanpa asal usul yang jelas, apalagi kader tersebut memiliki daya sumber ekonomi yang cukup kuat. Bukan tidak mungkin, menurutnya citra buruk partai politik semakin melekat di masyarakat.

"Orang orang yang masuk dalam partai politik harus jelas, kemudian tahapan tahapan dia bisa berkarya atau berorganisasi di sana dan harus memenuhi syarat misalnya berapa tahun bisa menduduki posisi ketua DPD atau jajaran ketua DPP atau diusulkan menjadi calon kepala daerah," kata Febri di kantor Indonesian Corruption Watch, Senin (15/5).

Selain itu, alasan pentingnya proses kaderisasi partai politik adalah agar tidak ada lagi pihak pihak atau orang tertentu yang menjadikan partai politik sebagai daya dongkrak stabilitas ekonomi tertentu. Apalagi, imbuhnya, pemimpin daerah berasal dari partai politik, di mana pengaturan segala kebijakan ataupun penggunaan anggaran masyarakat berada di tangan mereka.

"Karena itu salah satu tujuan kaderisasi adalah meminimalisir adanya penggumpalan atau pemusatan kekuasaan pada orang orang tertentu saja yang mempunyai akses lebih atau menguasai sumber daya ekonomi secara lebih," kata Febri.

"Karena ketika orang yang memiliki sumber daya ekonomi tersebut maka ada resiko partai politik akan digunakan sebagai tools untuk memperkuat atau menambah sumber daya ekonomi itu sendiri," tambah mantan aktivis ICW itu.

Senada dengan Febri, koordinator divisi jaringan ICW Abdullah Dahlan memiliki pandangan yang sama bagaimana kaderisasi partai politik jika pada tingkatan pusat merupakan orang orang lama. Menurutnya pola itu harus segera dirubah, termasuk komitmen partai politik dalam menegakan tindakan tindakan korupsi.

Selain itu dia menilai partai politik seharusnya juga mengkampanyekan partainya bebas korupsi, tidak sekedar kampanye pada saat momen tertentu saja.

"Partai politik harus berani declare mereka melawan korupsi saya rasa ini menjadi alat kampanye penting dalam pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar kampanye untuk kepentingan elektoral saja," ucapnya. (mdk/ang)