KPU Diminta Perhatikan Masalah Data Pemilih hingga Logistik Pemilu 2019

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini. Mulai dari masalah pemutakhiran data dan kasus e-KTP tercecer, hingga data pemilih rentan.

"Terutama adalah terkait dengan teman-teman disabilitas, teman-teman kaum marjinal, temen-temen suku adat dan sebagainya. Itu yang harus menjadi perhatian kita jangan sampai problem," kata Ferry dalam diskusi 'Menakar Integritas Penyelenggara Pemilu' di Populi Center, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (20/12).

KPU juga harus memperhatikan data-data pemilih pindahan dan khusus. Hal itu, dilakukan untuk mencegah masalah dan juga politisasi.

Orang lain juga bertanya?

Ferry menambahkan, KPU harus memperhatikan logistik Pemilu berserta regulasinya. Kemudian, sistem informasi dan juga mekanisme penghitungan suara.

"Penyiapan logistik yang memang masih proses, terus persiapan pemungutan suara yang kita masih sama-sama menunggu regulasi," ungkapnya.

Selain itu, kampanye jelang Pemilu juga dinilai belum subtansial. Padahal, seharusnya kampanye bisa mendidik masyarakat.

"Catatan lain terkait soal Pemilu-nya soal misalnya kampanye. Kampanye sekarang belum mengarah pada kampanye yang mengutamakan pendidikan politik buat masyarakat. Belum ada visi misi yang dilakukan," ucapnya.

Sementara itu terkait penggunaan kotak suara berbahan karton, dia menilai, KPU harusnya mengkomunikasikan lebih masif terkait penggunaan bahan tersebut ke partai politik dan juga publik.

"Saya pikir KPU harus menjelaskan setidaknya dalam aspek keamanan terkait soal kotaknya, jadi kotaknya itu secara materialnya itu aman. secara material aman dan spesifikasinya itu aman dengan kondisi seperti itu," lanjut Ferry.

Menurut Ferry polemik ini tidak akan terjadi jika KPU segera memberikan klarifikasi bahwa kotak tersebut aman dan tidak rawan dimanipulasi. Karena itu, KPU harus memperbaiki komunikasi publiknya.

Dia menjelaskan, penggunaan kotak karton itu sudah dilakukan sejak tahun 2014 dan sudah disepakati oleh DPR dan KPU. Sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan.

(mdk/cob)