Merdeka.com - Rencana pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 bakal menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat bahkan penyelenggara pemilu terhadap bahaya virus Corona atau Covid-19.

Komisoner Bawaslu Halmahera Barat, Aknosius Datang mengatakan, situasi pandemi menjadi masalah besar. Pasalnya penyelenggara pilkada harus melakukan tes Covid-19 terlebih dahulu untuk memulai.

Menurutnya hal tersebut bisa menjadi kerugian karena minim sosialisasi tentang Covid-19 bagi masyarakat yang menjadi bagian utama bagi pesta demokrasi ini

"Ini menjadi masalah karena kebanyakan penyelenggara pilkada tingkatan bawah, tidak terlalu memahami tujuan dari tes tersebut, yang dipahami oleh mereka, adalah orang yang melakukan tes sudah pasti positif Covid," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8).

Sementara itu, Sekretaris Pengurus Pusat GMKI, Alhendri Fara mengungkapkan, pilkada serentak di tahun ini merupakan situasi yang dilematis. Sehingga yang harus dipastikan adalah keamanan serta mengutamakan protokol kesehatan.

"Pilkada merupakan hal yang penting bagi masyarakat, namun kita juga tidak bisa mengabaikan situasi pandemi yang tidak hanya berdampak di Indonesia," ujarnya.

Kemudian, Ketua KPU Jakarta Timur, Wage Wardana menjelaskan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

"Alasan tersebut adalah, Amanat Undang-Undang, Rekomendasi Pemerintah dan Gugus Tugas mengenai pandemi, Hak Konstitusional Memilih dan Dipilih, serta Tata Kelola Anggaran," terangnya.

Selain itu, dia menekankan partisipasi masyarakatlah harus menjadi prioritas. Semakin banyak yang berpartisipasi maka pemimpin yang dihasilkan akan terpercaya.