Lewat Instruksi Mendagri, Kepala Daerah Percepat Distribusi Bansos saat PPKM Darurat

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali. Dalam Instruksi tersebut diatur mengenai distribusi jaring pengaman sosial, Bantuan Sosial (Bansos).

Aturan tentang distribusi Bansos termaktub dalam diktum kedelapan dari Instruksi Mendagri.

"Gubernur, Bupati dan Wali kota agar; mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD," demikian bunyi Instruksi tersebut yang dikutip merdeka.com pada Jumat (2/7).

Namun, apabila kepala daerah memerlukan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19, perlu dilakukan rasionalisasi atau realokasianggaran dari program yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

Kemudian, dalam instruksi tersebut juga mengatur tata cara rasionalisasi atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19, berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

"Dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

Tito, melalui instruksinya juga memerintahkan Bupati atau Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBD bagi desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBD Desa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa diwajibkan untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, kepala daerah harus melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. (mdk/ded)