Mahfud MD: Hak angket KPK tidak ada kaitan dengan pemakzulan Jokowi

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan hak angket KPK yang digulirkan DPR tak ada kaitannya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penjelasan ini sekaligus meralat berita berjudul: Mahfud MD Khawatir hak angket KPK berujung pemakzulan Jokowi.

"Hak angket KPK tidak ada kaitannya dengan presiden karena kinerja KPK tidak ada kaitannya sama sekali dengan presiden dan oleh karena itu presiden tidak mungkin dimakzulkan dengan hak angket KPK," kata Mahfud MD saat dihubungi merdeka.com, Rabu (3/5).

Menurut Mahfud, KPK tidak bisa dijadikan subyek angket oleh DPR karena lembaga tersebut non pemerintah alias independen. Menurut dia, pengawasan KPK melalui mekanisme lain.

Terlebih, mantan menteri Hukum dan HAM ini menjelaskan berdasarkan pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah terkait dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, lanjut Mahfud, pada bagian penjelasan pasal 79 ayat (3) UU MD3, disebutkan, pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.

"Saya katakan enggak kaitan sama sekali presiden, karena hak angket KPK. Hak angket KPK itu ujungnya tidak akan jelas karena sampai sekarang tidak akan menemukan apa-apa," kata Mahfud.