Ma'ruf Amin Minta Kepala Daerah Tuntaskan Masalah Kesehatan Hingga Permudah Investasi

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka musyawarah nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) VI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11). Di hadapan peserta yang terdiri dari pemerintah daerah, dia berharap pemerintah daerah bisa bekerja sama untuk mengatasi persoalan saat ini.

"Terkait hal tersebut izinkan saya minta Gubernur selaku kepala daerah bersama-sama menjalankan 5 prioritas tersebut dan memastikan 5 prioritas dipahami dan didukung jajaran pemda dan masyarakat di wilayah masing-masing," katanya saat membuka Munas APPSI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Pelaksanaan lima prioritas tersebut yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. Program prioritas ini bertujuan untuk mempercepat transformasi Indonesia jadi negara yang lebih maju dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Untuk itu, dia meminta kepala daerah untuk bisa berinovasi untuk hadapi persoalan tersebut. Dan harus dikerjakan secara tuntas, tidak hanya itu dia juga meminta agar beberapa hal harus dimasukan dalam program kerja dan prioritas APPSI.

"Saya juga harapkan agar upaya mengatasi persoalan tersebut dapat dimasukan dalam program kerja prioritas APPSI yang akan dirumuskan dalam munas kali ini," jelas Ma'ruf.

Pencegahan Stunting Harus Dimulai Dari Pemerintah Daerah

Ma'ruf mengatakan selama lima tahun terakhir dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla angka penurunan kemiskinan mencapai 9,41 persen. Kini, pemerintah sedang memfokuskan terkait pencegahan stunting.

"Angka prevalensi stunting saat ini masoh tinggi karena hampir 1 dari 3 balita mengalami stunting. Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 20 persen 2024," katanya.

Sebab itu, untuk menuntaskan kemiskinan dan stunting perlu semua elemen yang membantu. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Hal tersebut kata dia, bertujuan agar program serta anggaran pencegahan stunting dapat diterima ditingkat desa.

"Untuk memastikan anggaran dan program dapat konvergen sampai pada tingkat desa, mengenai koordinasi menyebabkan tidak seluruh program dan kegiatan intervensi pencegahan stunting dapat diterima secara lengkap sampai tingkat desa," ungkap Ma'ruf.

Penyakit Tidak Menular Hingga Meningkatnya Kematian Ibu

Ma'ruf juga mengatakan penyakit tidak menular seperti jantung, stoke, gagal ginjal selama 15 tahun ini meningkat mencapai 57 persen yang sebelumnya hanya 37 persen. Fenomena tersebut kata dia jadi perhatian khusus. Sebab akan jadi beban utama biaya kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

"Selain jadi beban utama pembiayaan kesehatan dalam program JKN, penyakit tidak menular disebabkan perilaku hidup tidak sehat yang sebetulnya dapat dicegah seperti pada makan tidak seimbang, karena olahraga, dan merokok," ungkapnya.

Tidak hanya itu, meningkatnya angka kematian ibu, hingga imunisasi kini kata dia harus jadi perhatian. Dia menjelaskan, angka kematian ibu atau AKI, ibu melahirkan di Indonesia masih berkisar 305/100 ribu kelahiran hidup.

"Jadi tertinggal dibandingkan dengan negara asean berkisar pada 40-60/100 ribu kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi AKB kurang dari 1 tahun di Indonesia juga masih tinggi yaitu 24/1000 kelahiran. Jauh di atas angka di Malaysia yang kisarannya 6,7/1000 kelahiran dan Thailand 7.8/1000 kelahiran," terangnya.

9,2 Persen Anak Indonesia Belum Diimunisasi

Ma'ruf mengatakan imunisasi untuk lengkap untuk usia 12-23 bulan juga harus diperhatikan. Sebab, dia menjelaskan perbandingan imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan turun dari 59,2 persen pada 2013 jadi 57,9 persen pada 2018. Sementara kata dia, yang tidak sama sekali diimunisasi justru naik 8,7 persen jadi 9,2 persen.

"Yang tidak sama sekali diimunisasi justru naik 8,7 persen jadi 9,2 persen," katanya.

Salah satu penyebabnya angka imunisasi yaitu mengenai kehalalan vaksin. Walaupun kata dia Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa hal tersebut.

"Tapi belum tersosialisasi secara intensif," ujarnya.

Pendidikan Keberlanjutan untuk Keluarga Miskin

Ma'ruf juga membeberkan persoalan keberlanjutan sekolah antarjenjang pendidikan masih kurang. Terutama lulusan SD dari keluarga kurang mampu berkisar 60 persen yang bisa lanjut ketahap SMP. Sementara, lulusan SMP sederajat hanya 30 lanjut ke jenjang SMA.

"Hanya 3-4 persen lulusan SMA sederajat yang lanjut ke perguruan tinggi. Angka drop out antar jenjang pendidikan karena tidak ada biaya. Anak usia sekolah harus kerja cari nafkah, pernikahan dini, dan merasa pendidikan sudah cukup," ungkap Ma'ruf.

Dia meminta agar pemerintah daerah membantu untuk memajukan pendidikan. Sebab saat ini kata dia terdapat 3,6 juta anak Indonesia berada pada usia sekolah tapi tidak bersekolah.

"Untuk itu perlindungan terhadap anak dalam memastikan terpenuhinya hak anak perlu terus ditegakkan. Anak harus terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, paparan intoleransi, serta ajaran mengarah permusuhan, untuk itu saya imbau pemda membentuk KPAI daerah di seluruh wilayah Indonesia," kata Ma'ruf.

Tak Persulit Para Investor

Ma'ruf juga mengimbau agar para Gubernur untuk memperbaiki iklim investasi khususnya terkait faktor efisiensi, efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan terhadap investor. Hal tersebut kata dia, dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Kemudahan berusaha dan berinvestasi, perizinan cepat, insentif memadai, dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi di wilayah masing-masing," kata Ma'ruf.

Dia juga meminta agar Gubernur bisa mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik. Melalui kata dia yaitu peningkatan kualitas belanja publik dan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

"Kompetensi SDM dan aparatur harus dioptimalkan, koordinasi kab kota harus lebih baik. Kunci sukses di bidang kesehatan, pencegahan stunting, kontribusi perbaikan iklim investasi, dan semua terkait pelayanan masyarakat semua berada di pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintah," ungkap Ma'ruf.