Masa tanggap darurat berakhir, pendampingan penanganan gempa Lombok tetap berjalan

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat menjelaskan, alasan belum ditetapkannya gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional. Menurutnya, pemerintah pusat menilai pemerintah daerah NTB masih bisa menangani gempa itu sendiri.

"Status bencana memang bencana daerah karena setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten, pemerintah provinsi dipandang mampu menangani pascabencana," kata Hari dalam sebuah diskusi bertajuk 'Lombok status bencana dan kita' di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Namun, Harry menegaskan, pemerintah pusat juga tidak lepas tangan dalam penanganan gempa Lombok. Dia mengatakan, pemerintah pusat tetap memberikan pendampingan penanggulangan bencana.

"Ini bukan berarti pemerintah melepas tapi kami. Melakukan pendampingan agar upaya yang dilakukan menjadi lebih kuat," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Staf Kepresidenan IV, Roysepta Abimanyu mengatakan, polemik status bencananya kini sudah selesai. Sebab, kata Roy, semua telah dijelaskan secara rinci oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, walaupun status bencana ini tidak termasuk bencana nasional, tetapi pemerintahan Jokowi tetap menanganinya secara nasional. Sehingga, lanjut dia, esensi panganan bencana tetap berskala nasional.

"Tapi tidak menghilangkan esensi bahwa yang namanya bencana ini ditangani secara nasional. Di bawah pemerintahan Jokowi sebenarnya semua bencana di tangani secara nasional. Banjir Garut, Gempa Aceh," ucap Roy.

Sebelumnya, pemerintah menyepakati tahap tanggap darurat penanganan gempa Lombok berakhir pada Sabtu (25/8). Keputusan ini diambil melalui rapat koordinasi di Posko Tanggap Darurat Penanganan Gempa Lombok di Tanjung Kabupaten Lombok Utara pada Jumat (24/8). Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap transisi darurat ke pemulihan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, saat ini masih dibahas periode transisi darurat ke pemulihan untuk penanganan dampak gempa Lombok. Selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur NTB melalui surat keputusan penetapan transisi darurat ke pemulihan penanganan dampak gempa Lombok.

"Dalam konteks penanganan darurat bencana gempa Lombok, tahap transisi darurat ke pemulihan itu masih dalam status keadaan darurat. Jadi ini masalah administrasi. Sebab sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada penjelasan pasal 23 ayat (1) yang dimaksud status keadaan darurat bencana adalah sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/8).

Dia menjelaskan, status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang. Tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi.

"Selama masa transisi darurat bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat dapat diteruskan, seperti untuk tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur dan hilang akibat longsor. Untuk pemulihan segera fungsi sarana dan prasarana vital, biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat juga untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar lanjutan setelah tanggap darurat bencana berakhir," ujarnya.

Sementara itu, penanganan darurat masih terus dilakukan. Pembersihan puing masih dilakukan di beberapa daerah terdampak. Termasuk permintaan warga secara door to door yang dilayani untuk melaksanakan pembersihan.

Sutopo mengungkapkan, distribusi air bersih dilakukan karena ada beberapa dusun di Desa Sokong melalui Orari melaporkan belum menerima air bersih. Di Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ada 123 KK yang sudah seminggu ada tangki air namun belum mendapatkan air bersih karena belum bisa dijangkau oleh mobil tangki.

"Klaster penyelamatan atau evakuasi dari Basarnas melaporkan tidak ada laporan dari warga untuk evakuasi atau penyelamatan sehingga personel stand by di Posko Tanjung dan menunggu arahan selanjutnya," katanya.

Dia mengatakan, gempa susulan masih sering terjadi dengan intensitas kecil. Sampai dengan sore hari ini telah terjadi 1.089 kali gempa pascagempa kekuatan M7 pada 5/8/2018. Dari 1.089 kali gempa susulan tersebut gempa yang dirasakan ada 50 kali.