Menag pastikan BPIH permudah jemaah haji dapatkan hak maksimal

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mempertimbangkan beberapa hal penting dalam menyusun rancangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2017 terkait dengan pengisian kuota haji. Menurut Lukman, aktivitas haji secara keseluruhan dinilai lebih membaik dan menunjukkan grafik yang menanjak sejak tahun 2014.

Lukman mengatakan, ada empat hal yang menjadi landasan perancangan BPIH. Pertama Undang-undang haji Nomor 13 tahun 2008 yang telah mengalami revisi beberapa kali. Kedua adalah MoU antara pemerintah Indonesia dalam hal ini dengan Menteri Agama Haji Saudi Arabia.

Kemudian yang ketiga, kata Lukman, adalah Talimatul Haji yang menjadi rujukan semua negara penyelenggara haji. Dan yang terakhir adalah sistem elektronik haji yang mulai diterapkan pemerintah Saudi Arabia sejak 2014 yang lalu.

"Kami menyusun merancang BPIH tahun ini dan tentu juga melandaskan pada hasil evaluasi dan pengawasan tidak hanya dari internal kami tapi juga lembaga pengawas eksternal tentu tidak terkecuali DPR," kata Lukman di Kompleks DPR, Senin (13/2).

Hal-hal penting pun dipertimbangkan setelah melihat semua faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan. Faktor-faktor ini antara lain tentang kuota haji dan pengisian kuota terkait dengan sistem pelunasan yang telah digunakan sejak tahun 2016.

"Alhamdulilah tahun lalu berjalan dengan baik, ini akan kembali kita terapkan yaitu dengan dua buah pelunasan dengan pengisian kuota ini jadi tahap pertama itu akan diperuntukan kepada jemaah lunas tunda tahun sebelumnya jadi yang dimaksud jemaah lunas tunda ini adalah jemaah pada tahun lalu yang sebenarnya sudah lunas dan sudah akan berangkat tapi satu dan lain hal membatalkan diri berangkat sehingga inilah akan menjadi prioritas pertama," tambahnya.

Lukman juga mengatakan bahwa para calon jemaah yang menjadi prioritas pertama untuk berangkat adalah porsi yang memang belum berhaji. Sedangkan prioritas kedua adalah jemaah pelunasan yang sudah masuk porsi dan sudah berhaji. Pertimbangan terakhir adalah porsi jemaah cadangan yang telah terdata di daftar tunggu. Dengan begitu porsi pemberangkatan Haji akan merata.

"Jemaah cadangan sebanyak 5 persen, ini kami telah terapkan pada tahun lalu alhamdulilah berjalan efektif jadi jemaah daftar tunggu di tahun 2018 itu akan kita tentukan 5 persen dari kedudukan yang teratas, yang dikatakan sebagai cadangan," tutup Lukman.