Follow
Mendagri: Banyak OTT Kepala Daerah It's Not A Surprise For Me
Merdeka.com - Mendagri Tito Karnavian tidak heran maraknya praktik korupsi oleh kepala daerah. Dia menilai, sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi. Sehingga mantan Kapolri itu menyebut, penangkapan kepala daerah oleh KPK bukan sesuatu yang mengagetkan.
"Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT-OTT penangkapan kepala daerah buat saya it's not a surprise for me," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Modal Jadi Kepala Daerah Besar
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Bagaimana KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat. 'Salat dulu, salat (Jumat),' tutur Muhdlor di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2). Muhdlor mengatakan, pemeriksaan masih akan berlangsung usai istirahat siang. Dia memastikan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya.
-
Mengapa KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa yang terjadi dengan Pendaftaran calon kepala daerah? Pendaftaran calon kepala daerah telah resmi ditutup. Khusus di Jawa Barat diikuti empat pasangan calon (paslon) yang mendaftar di KPUD Jawa Barat.
-
Bagaimana MK memutuskan soal pengalaman kepala daerah? 'Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,' kata Ketua MK Anwar Usman.
Tito menyebut, untuk menjadi Bupati modalnya bisa mencapai Rp50 miliar. Sementara gaji kepala daerah dia contohkan, sekitar Rp100-200 juta per bulan saja tidak menutup pengeluaran sampai menjabat lima tahun. Karena itu, Tito mengatakan hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan korupsi.
"Apa benar saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit. Saya ndak percaya," kata dia.
Maka itulah, Tito mempertanyakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena, dia menilai lebih banyak hal buruk sistem pemilihan secara langsung dengan biaya Pilkada yang tinggi.
"Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tito kemudian menyinggung ketika kepala daerah ditangkap korupsi, maka wakilnya akan senang.
Baca Selengkapnya
Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.
Baca Selengkapnya
Menurut Tito, para koruptor lebih mudah ditangkap daripada mencari keberadaan teroris maupun pengedar narkoba.
Baca Selengkapnya
Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca Selengkapnya
Masyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.
Baca Selengkapnya
Menteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada
Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca Selengkapnya
"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut
Baca Selengkapnya
Tito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah dan Pj kepala daerah yang aktif bermain judi online.
Baca Selengkapnya