Mendagri Ingatkan Satpol PP Tak Bertindak Eksesif saat Amankan Pilkada 2020
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) tidak bertindak berlebihan dan eksesif saat mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Dia menilai tindakan yang berlebihan justru akan berdampak buruk.
"Jangan nanti terbalik, bertindak berlebihan, main pukul dan akhirnya konflik," kata Tito dalam konferensi pers di Youtube Kemendagri RI, Jumat (4/9/2020).
Dia meminta Satpol PP bertindak tegas namun tetap proporsional dan berdasarkan aturan yang ada dalam mengawal jalannya Pilkada 2020. Artinya, tindakan yang diambil sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
-
Bagaimana cara TKN Prabowo-Gibran mengajak relawan agar tidak gampang tersulut emosi? Selain tidak menyerang pribadi dua pasangan lainnya, Sangap juga mengajak para relawan yang sudah berkeringat mengampanyekan Prabowo-Gibran untuk tidak gampang tersulut emosi ketika mendapati serangan dari kubu lain.
-
Kenapa Tito kritik keras Pemkab Mimika? 'Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien,' kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5). Tito menyebut, tak ada kemajuan di Mimika, lantaran belanja APBD yang dilakukan Pemda Mimika tak efektif dan efisien.
-
Kenapa Taufan menegur Tito? 'Izin Pak, mohon diperhatikan Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?' ujar Taufa.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Kenapa Kaltim dianggap rawan keributan dalam Pemilu 2024? Berdasarkan data yang diperoleh, Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu yang memperlihatkan lima wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang pemilu serentak 2024. Wilayah-wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
-
Siapa yang menegur Tito Karnavian? Anggota Komisi II DPR fraksi Golkar, Taufan Pawe menegur Menteri Tito karena saat dia akan memberikan pandangan.
"Tapi jangan juga tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan yang proporsional. Sudah jelas-jelas misalnya, beramai-ramai ngumpul tanpa masker dan lain-lain kita diamkan saja," ucap Tito.
Dia menjelaskan bahwa Pilkada 2020 kali ini digelar berbeda sebab di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sehingga, setiap tahapan pelaksanaan Pilkada harus mematuhi serta mengikuti protokol kesehatan.
Untuk itu, Tito mengatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 harus disesuaikan dengan situasi sosial dan budaya masing-masing daerah. Sebab, karakteristik masyarakat di setiap daerah berbeda-beda.
"Ada daerah perlu tindakan tegas dan agak keras. Ada daerah-daerah yang bisa memanfaatkan dengan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat setempat supaya mereka patuh pada protokol-protokol" ujar Tito.
Sumber: Liputan6.comReporter: Lizsa Egeham (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolda Metro Jaya mengatakan, seluruh personel diharapkan siap melaksanakan tugas yang telah diberikan.
Baca SelengkapnyaRasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah.
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaListyo mengaku sudah menemui seluruh pimpinan partai politik dan masing-masing bakal calon presiden.
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaPersonel Polri menggandeng PMI untuk mengajak warga Tenayan Raya, Pekanbaru, menjaga situasi aman selama Pilkada
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan, TNI, Polri dan ASN harus betul-betul netral dari politik sesuai perintah undang-undang.
Baca SelengkapnyaTidak lupa Karyoto juga meminta kepada warga untuk saling mengawasi keluarganya.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya