Follow
Mendes PDTT Jelaskan Penggunaan Dana Desa untuk Kepala Desa: 3 Persen Dibagi 12 Bulan
Merdeka.com - Seluruh kepala desa di Indonesia patut bersyukur, karena mulai tahun 2023 ini diberikan dana operasional sebesar tiga persen dari total dana desa yang diterima.
"Para kepala desa harus berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo, karena per 2023 ini dana desa sudah boleh dipakai sebagai dana operasional sebesar tiga persen," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat berkunjung ke Rote Ndao, Sabtu (14/1).
Menurutnya, dana operasional pemerintah desa sebesar tiga persen tersebut akan dilakukan secara bertahap. "Nanti bertahap karena langsung nanti bingung, makanya Presiden Joko Widodo tau persis. Sehingga bertahap, tahun ini tiga persen," ujar dia.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Apa itu Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Kapan Dana Desa mulai diberikan? Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Kenapa Dana Desa penting? Negara terus memberikan keberpihakan kepada desa untuk dapat menggali potensi yang dimilikinya supaya bisa mengangkat kesejahteraan bagi warganya.
Abdul Halim Iskandar menambahkan, dia bersama Menteri Dalam Negeri yang didukung Kepala BPKB sedang memperjuangkan sistem pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
"Kalau ekos harus dilampirkan dengan kuitansi lengkap. Kalau lump sum cukup pertanggungjawabkan pernyataan kepala desa. Yang penting tiga persen tidak dihabiskan di awal bulan, tiga persen harus dibagi 12 sehingga setiap bulan ada dana operasional pemerintah desa," ujar dia.
"Siapa tahu ada warga yang tiba-tiba harus ditolong secara emergency, maka gunakan dana operasional desa itu tanpa harus melampirkan kuitansi," tambah Abdul Halim Iskandar.
Masih menurutnya, mulai tahun 2023 dana desa diperbolehkan digunakan sebesar 25 persen, tidak lagi minimal 40 persen. "Ini artinya Pak Presiden Joko Widodo melihat kecermatan para kepala desa, dalam melakukan pendataan. Sehingga pak presiden yakin betul dana desa dimanfaatkan untuk penurunan kemiskinan," kata dia.
Untuk diketahui, Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar memperingati sembilan tahun undang-undang desa di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (14/1). Wakil Menteri Budi Arie Setiadi juga hadir dalam acara tersebut.
Turut mendampingi Mendes dan Wamendes PDTT ke Rote Ndao antara lain Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela dan Dirjen PPKTrans Rajumber Prihatin.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah wajib menyediakan dana khusus untuk listrik desa.
Baca Selengkapnya
Salah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Mulai dari perpanjangan masa jabatan sampai uang pensiun ada dalam aturan baru
Baca Selengkapnya
DPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Dengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Baca Selengkapnya