Mendikbud Tegaskan Konsep Merdeka Belajar Akomodir Pendidikan Non-Formal

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, kebijakan Merdeka Belajar tetap mengakomodir pendidikan non-formal. Menurut dia, untuk mencapai pendidikan yang baik bukan hanya ditempuh dengan pendidikan formal. Melainkan juga pendidikan non-formal.

"Mohon maaf saya cukup kaget (atas resistensi Merdeka Belajar), padahal saya adalah salah satu champion sekolah-sekolah alternatif. Saya sangat tertarik dengan apa potensi non-formal," tegas dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya Nadiem dituding tidak mengakomodir kepentingan pendidikan non-formal karena menghilangkan nomenklatur pendidikan non-formal dalam struktur organisasi di kementeriannya.

Nadiem mengklarifikasi kenapa pihaknya tidak memasukkan program kesetaraan pendidikan di dalam Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah guna tidak memperluas fokus kewenangan.

"Karena selama ini yang terjadi di pendidikan non-formal dipisah dengan anggaran sendiri. Itu dia menerima tidak cukup interaksi dengan menterinya," kata Nadiem.

Menurutnya, semua kebijakan yang diambil adalah guna memerdekakan segala jalur pendidikan di Indonesia, baik formal maupun non-formal. Nadiem berkomitmen akan mempermudah bagi siswa untuk menempuh jalur pendidikan non-formal.

"Di program kesetaraan kita, kita akan mem-push mengenai fasilitas sekolah pendidikan keaksaraan. Bahwa ini akan dipermudah malah untuk mendapatkan kesetaraan secara formal yang diakui pemerintah itu kami akan mempermudah," tegas dia.

Nadiem juga menyebutkan, pihaknya telah memasukkan mengenai pendidikan kursus dan pelatihan ke dalam Ditjen Vokasi. Bahkan pihaknya akan meningkatkan pengembangan program di dalamnya.

"Kami telah memilih beberapa sektor yang terfokus. Kalau di vokasi sektor mesin, ekonomi kreatif, contoh desain busana, digital, hospital seperti kuliner, ritel dan culinary," ungkapnya.

Ia pun menegaskan bahwa anggaran kursus pun malah naik. Dari yang awalnya Rp380 miliar ditambah menjadi Rp410 miliar.

"Itu memang sudah menjadi rencananya," jelas dia.

Survei Bangunan Sekolah

Nadiem juga mengungkapkan, pihaknya menyiapkan anggaran Rp436 miliar dari anggaran kementeriannya untuk melakukan survei kelayakan bangunan sekolah di Indonesia. Menurutnya, selama ini asesmen bangunan hanya dilakukan pihak sekolah yang tidak memiliki kapasitas dalam melakukan hal tersebut.

"Dari situlah kami langsung diskusi dengan pakar-pakar dan kami mengalokasikan Rp436 miliar yaitu itu bagian terbesar dari pada sarana infrastruktur untuk melakukan sensus untuk semua bangunan SD, SMP, SMA dan SMK negeri dan swasta," papar Nadiem.

Ia menjelaskan mengapa sekolah swasta juga turut dilakukan sensus. Sebab, ada kasus juga di mana bangunan sekolah swasta yang roboh.

"Jadi kami akan menganggarkan ini dan bekerjasama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang punya keahlian jurusan Teknik Sipil," jelas dia.

Mendikbud juga akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proyek tersebut.

"Jadi memang ini bukan cara untuk membenarkan strukturnya, tapi tanpa kita mengetahui seberapa besar masalah yang kita hadapi. Menurut saya itu bukan risiko yang saya siap terima. Itu kita tidak bisa menerima risiko, tidak mengetahui siapa saja yang rentan dan mungkin bisa mengambil korban jiwa lagi," tukasnya.

Pihaknya sendiri mengaku merasa khawatir akan hal ini, mengingat sampai saat ini kementeriannya tidak memiliki data mengenai kondisi sekolah mana saja yang rawan roboh.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com