Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mengenal sistem monitoring APBD Kalteng secara realtime

Mengenal sistem monitoring APBD Kalteng secara realtime APBD Kalteng. ©2016 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) meluncurkan aplikasi berbasis online yang mereka sebut Sistem Informasi Monitoring Pendapatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMP3D).

SIMP3D ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau pelaksanaan APBD dan mengendalikan pembangunan di suatu pemerintah daerah (Pemda). Aplikasi ini mendukung tujuan pelaksanaan e-goverment, yaitu transformasi proses pelaksanaan berbasis manual menjadi berbasis TIK.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Pemprov Kalteng Herson B Aden mengutarakan, sistem ini akan menampilkan secara realtime mengenai rekapitulasi realisasi pendapatan dan pelaksanaan APBD Pemprov Kalteng.

Orang lain juga bertanya?

Kata dia, masyarakat bisa melihat hal itu semua dengan mengakses http://bappeda.kalteng.go.id/ di manapun dan kapanpun.

"Di daerah lain masih belum ada yang realtime, kita bisa lihat tuh misalnya pendapatan Kalimantan Tengah apa saja," katanya saat berbincang di Kantor Bappeda, Palangkaraya, Kalteng, Selasa (13/12).

Dia menambahkan, SIMP3D teruji mampu mempermudah kerja Pemprov Kalteng dalam memonitoring pelaksanaan APBD serta pengendalian pembangunan sejak dari pemaketan kegiatan hingga kontrol pembayaran dan proses realisasi keuangan.

"Penyimpangan (anggaran) dengan adanya aplikasi ini sangat sulit sekali. Manfaatnya kita bisa tahu target dari setiap realisasi (pembangunan)," terangnya.

apbd kalteng

Manfaat lain dari SIMP3D ialah efisiensi sumber daya manusia (SDM) dan waktu dengan didukung data beserta rekapitulasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat dan akurat. Aplikasi ini juga membuat kebutuhan eksekutif dalam penentuan kebijakan strategis.

Lanjut Erson, untuk membuat aplikasi ini dirinya bersama Bappeda tidak melibatkan jasa konsultan maupun pihak ketiga lainnya. "Kita tidak pakai jasa konsultan hingga miliaran. Kita buat sendiri," terangnya.

"Sistem ini tidak hanya memantau dan menampilkan pendapatan pemerintah daerah, akan tetapi juga sebagai informasi seluruh pembangunan fisik, pelaksana, realisasi keuangan dan indikator lainnya. Selama ini sulit diketahui, sulit dimonitor. Sekarang pimpinan dan anak buah tidak bisa bohong," pungkasnya.

Untuk informasi, SIMP3D dikembangkan agar bisa terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah (Simda 2.7 BPKP), Sirup LKPP serta mengkolaborasi seluruh SKPD agar terlibat dalam proses kerja pada sistem tersebut. Sistem ini bisa diakses melalui desktop maupun mobile. (mdk/ian)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pantau Rumah Warga Miskin dan Sengketa Tanah di Buleleng Lewat Aplikasi
Pantau Rumah Warga Miskin dan Sengketa Tanah di Buleleng Lewat Aplikasi

Setiap usulan RTLH dari kelurahan ataupun desa wajib dilakukan melalui aplikasi ini.

Baca Selengkapnya
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time

Digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.

Baca Selengkapnya
Kabupaten Trenggalek Terima Penghargaan Digital Government Award di Istana Negara
Kabupaten Trenggalek Terima Penghargaan Digital Government Award di Istana Negara

Dengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Luncurkan Platform Pemantau Kualitas Udara Jakarta
Pemprov DKI Luncurkan Platform Pemantau Kualitas Udara Jakarta

Platform ini juga menyediakan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.

Baca Selengkapnya
Pemerintahan Digital Penting Agar Pelayanan Bisa Lebih Cepat
Pemerintahan Digital Penting Agar Pelayanan Bisa Lebih Cepat

Pemerintah tengah berupaya mempercepat penerapan Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kalimantan Selatan Sabet Merdeka Awards 2024 Kategori Kolaborasi Berbasis Teknologi
Pemprov Kalimantan Selatan Sabet Merdeka Awards 2024 Kategori Kolaborasi Berbasis Teknologi

Penghargaan tersebut memberikan semangat dan motivasi pemerintah khususnya Kalimantan Selatan untuk meningkatkan program-program yang dijalankan.

Baca Selengkapnya
Layanan Ini Buat Pemda Bisa Pantau Pengeluaran Anggaran Secara Real Time
Layanan Ini Buat Pemda Bisa Pantau Pengeluaran Anggaran Secara Real Time

Pentingnya digitalisasi BPD untuk mendukung pengelolaan anggaran daerah.

Baca Selengkapnya
Penajam Paser Utara Sabet Penghargaan Merdeka Awards 2024 Berkat Inovasi Digital di Pelayanan Publik
Penajam Paser Utara Sabet Penghargaan Merdeka Awards 2024 Berkat Inovasi Digital di Pelayanan Publik

Penghargaan diterima oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Herlambang,

Baca Selengkapnya
Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Layanan Publik Harus Ditingkatkan
Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Layanan Publik Harus Ditingkatkan

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.

Baca Selengkapnya
Ditandai Penyerahan Source Code, MPP Digital Besutan Banyuwangi Resmi Diadopsi Secara Nasional
Ditandai Penyerahan Source Code, MPP Digital Besutan Banyuwangi Resmi Diadopsi Secara Nasional

MPP Digital Banyuwangi diaplikasikan ke MPP Digital Nasional yang merupakan pelayanan publik berbasis elektronik.

Baca Selengkapnya
IKD Perkuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
IKD Perkuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

IKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya