Merdeka.com - Pemerintah terus mengupayakan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan serta mewujudkan emisi nol bersih. Melalui Dialog Iklim Tingkat Tinggi Tri Hita Karana yang bertajuk Transisi Energi Bersih Indonesia dan Ambisi Iklim untuk Emisi Nol Bersih (Tri Hita Karana High-Level Climate Dialogue: Indonesia's Clean Energy Transition and Climate Ambition for Net Zero Emissions), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menyampaikan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan impian tersebut.

"Hari ini, kami ingin membahas tentang karbon dan energi bersih. Sampai saat ini, gugus tugas lintas kementerian kami sedang menyiapkan peta jalan NDC (Nationally Determined Contributions atau kontribusi yang ditentukan secara nasional) untuk Presiden," sambut Menko Luhut dalam pertemuan yang diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting pada hari Kamis (15/4). Pertemuan ini juga turut menghimpun para pembuat kebijakan senior, lembaga pemikir, pengembang proyek, lembaga multilateral, serta investor untuk mencapai potensi energi terbarukan Indonesia.

Melalui kesempatan ini, Menko Luhut menyampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) / Greenhouse Gas (GHG) sebesar 29 persen dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan hingga 41 persen dengan bantuan internasional, termasuk keuangan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas dengan skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2030.

"Kami berencana mengurangi 198,27 juta ton pada tahun 2025 dan hingga 314 juta ton pada tahun 2030," ungkap Menko Luhut. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa sektor energi menyumbang 11 dari 29 persen dalam NDC kami. Sektor tersebut berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sekitar 314 – 398 juta ton CO2 atau sekitar 38 persen pada tahun 2030 melalui energi terbarukan pengembangan, efisiensi energi, dan konservasi energi.

Melanjutkan, Menko Luhut juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah merancang bauran energi nasional untuk dapat mencapai 23 persen dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050.

"Strategi energi terbarukan kami meliputi panas bumi, tenaga air, solar PV, bioenergi, dan angin. Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia dan membuka calon investor untuk berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan di masa depan," pungkas Menko Luhut.

Melanjutkan, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan segala upaya untuk mempercepat kemajuan, termasuk menjajaki kemungkinan mencapai Emisi Nol Bersih lebih awal dari yang direncanakan. Menurutnya, Bali, Danau Toba dan kawasan ekonomi khusus dapat menjadi percontohan upaya percepatan tersebut.

Selain Menko Luhut, turut hadir pula Larry McDonald, Asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat yang juga menyampaikan sambutan pembuka, serta Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Presiden Direktur PT SMI Edwin Syahruzad, Wakil Presiden Direktur PLN Darmawan Prasodjo, serta Pendiri dan Direktur Eksekutif IBEKA Tri Mumpuni selaku pembicara dalam panel utama.

Selain panel utama, juga terdapat sesi breakout groups. Dari pihak Indonesia, turut hadir Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana;Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro; Direktur Jenderal Pembiayaan Anggaran dan Manajemen Risiko, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman; serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sementara dari kalangan internasional, hadir Amory Lovins, Cofounder and Chairman Emeritus, Rocky Mountain Institute; Perwakilan dari US Task Force; Roy Torbert, Principal, Africa, Islands, Southeast Asia Program, Rocky Mountain Institute; Fabby Tumiwa Executive Director, Institute for Essential Services Reform (IESR); Haje Schutte, Head of Financing for Sustainable Development, OECD DCD; Donald Kanak, Chairman, Prudential Insurance Growth Market; Katherine Stodulka, Director Program Global Blended Finance Taskforce / SYSTEMIQ; Professor Edward Crawley, Massachusetts Institute of Technology; dan Naoko Ishii, Vice President Tokyo University.