Menkumham Sebut Pemahaman Hukum di Jabar Tertinggi se-Indonesia

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut kemajuan suatu daerah beriringan dengan pemahaman hukum masyarakat di sana. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki persentase kesadaran hukum tertinggi di Indonesia.

Pada tahun 2018, Jawa Barat memiliki 2.640 Desa/Kelurahan dengan predikat sadar hukum dari total 5.312 desa dan 645 kelurahan yang ada. Tahun ini, predikat itu diberikan kepada 116 desa dan 14 kelurahan di 97 kecamatan.

Menurut dia, korelasi kesadaran hukum dan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa sangat erat. Hukum merupakan upaya negara untuk menjaga tatanan kehidupan agar pemerintah bisa bekerja dan melaksanakan pembangunan yang berujung kepada kemajuan bangsa. Ia mencontohkan penerapan tersebut pada Jepang dan Singapura.

"Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat di suatu negara, semakin maju dan berkembanglah bangsa dan negara itu," kata dia saat peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan JDIH Award di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/12).

Ada empat dimensi indeks yang menjadi kriteria penilaian yaitu akses informasi 20 persen, implementasi hukum 40 persen, akses keadilan 20 persen, serta demokrasi dan regulasi 20 persen dengan kategori desa/kelurahan sadar hukum tinggi, cukup dan kurang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berharap jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Jabar akan semakin meningkat setiap tahunnya. Pihaknya pun akan terus melakukan upaya pembinaan melalui penyuluhan kepada seluruh desa/kelurahan yang ada di 27 kabupaten/kota.

"Karena dengan kita taat pada hukum, maka seluruh aktivitas yang ada di Jawa Barat akan nyaman, aman, tenang dan kondusif karena mereka (masyarakat) tidak melanggar hukum. Kegiatan sehari-hari aman, tidak ada ketakutan dan lainnya. Artinya hukum adalah sesuatu untuk melindungi kehidupan kita," kata dia.