Menristekdikti tunggu hasil rapat bahas moratorium UN dengan Jokowi
Merdeka.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir akan melakukan penyesuaian jika Ujian Nasional (UN) dimoratorium. Keputusan itu akan diambil setelah keputusan rapat dengan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.
"Jadi seandainya moratorium ujian nasional benar dilaksanakan, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian di dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri," kata Muhammad Nasir di Universitas Negeri Malang, Senin (5/12).
Moratorium UN, ditegaskan oleh Nasir, akan dibahas dengan Presiden. Dijadwalkan minggu depan akan digelar rapat khusus membahasnya.
-
Bagaimana Rektor UMJ usulkan putusan MK diterapkan di 2024? Untuk melaksanakan aturan tersebut, dia menambahkan, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar putusan MK bisa segera dijalankan.
-
Kenapa Rektor UMJ minta putusan MK soal penghapusan PT diberlakukan di 2024? Karena jika diundur pada 2029, maka keputusan untuk menyelamatkan suara rakyat akan sia-sia. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi ladang transaksinal jual beli suara.
-
Mengapa UT butuh kerangka baru untuk standar nasional dan akreditasi? Kerangka sebelumnya cenderung preskriptif dan berorientasi pada proses dan kurang menekankan pada luaran. Kerangka seperti ini tidak memberikan ruang gerak pada UT sebagai satu-satunya single mode distance teaching university di Indonesia.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Apa yang Rektor Unika tolak? Namun permintaan itu ditolak. Rektor Unika menegaskan bahwa kampus harus menyuarakan kebenaran dan harus bersikap netral dalam politik.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
Nasir belum bisa berbicara banyak tentang perubahan yang akan dilakukannya. Tetapi diakui, setelah penerapan penghapusan UN dipastikan akan berdampak kepada perguruan tinggi.
"Apakah nanti ujian nasional sebagai bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru? Karena ke depan tidak ada (UN) kemungkinan bisa (syarat itu) hilang juga, tergantung hasil rapat dengan Presiden," katanya.
Nasir mengungkapkan, perubahan di dunia pendidikan Tanah Air dilakukan dalam rangka mendapatkan sebuah standarisasi yang jelas. Saat dilakukan perubahan di tingkat dasar akan terjadi dampak di perguruan tinggi.
"Jadi ujiannya nanti jelas, kredibilitas dari ujian sangat jelas, nanti menjadi sangat penting," katanya.
Selama ini, kata Nasir hasil UN menjadi bahan pertimbangan saat masuk perguruan tinggi. Sehingga menjadi sayarat masuk perguruan tinggi melalui jalur SBMBTN.
"Nanti perubahannya seperti apa menunggu hasil rapat dengan Presiden," pungkasnya menegaskan.
Sebelumnya, Mendikbud Muhajir Effendy mengungkapkan rencana penghapusan UN dari sistem pendidikan. Penghentian sementara (moratorium) UN dimulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akan mengumumkan aturan pengganti skema kenaikan UKT dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaNadiem mengungkapkan terdapat beberapa isu pendidikan yang akan dilaporkan kepasa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal pembatalan kenaikan UKT
Baca SelengkapnyaNadiem menyampaikan Kemendikbudristek akan mengevaluasi biaya UKT untuk tahun depan.
Baca SelengkapnyaSebagai perguruan tinggi negeri yang taat azas, UnNes tetap akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Baca SelengkapnyaKebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Baca SelengkapnyaPihak UI menyatakan segera menyampaikan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk publik.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaUKT Batal Naik, UGM Buka Suara soal Nasib Mahasiswa Baru yang Sudah Membayar
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaNadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaNadiem malah melempar agar awak media bertanya ke Dirjen Diktiristek, Abdul Haris.
Baca Selengkapnya